JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Direktur D pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Sugeng Riyanta, mendorong transformasi penanganan perkara pidana di bidang sumber daya alam (SDA) melalui pendekatan pemulihan aset dan penyelesaian di luar pengadilan.
Hal itu disampaikan Sugeng saat menjadi pembicara kunci dalam forum group discussion (FGD) di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, pada Jumat (13/2/2026).
Dalam paparannya berjudul Strategi Optimalisasi Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang SDA Berbasis Pemulihan Aset melalui Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Sugeng menilai pendekatan pemidanaan tidak lagi cukup berorientasi pada pemenjaraan pelaku.
“Penegakan hukum harus memberi manfaat nyata, baik bagi pemulihan kerugian negara maupun perbaikan lingkungan,” ujar Sugeng.
FGD tersebut dihadiri para pemangku kepentingan penanganan perkara SDA, antara lain perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bareskrim Polri, serta para kepala kejaksaan negeri (Kajari) di wilayah DKI Jakarta.
Sugeng menjelaskan, mayoritas tindak pidana di sektor kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, dan perikanan didorong motif ekonomi. Karena itu, penanganannya perlu diarahkan pada pemulihan kerugian dan keberlanjutan ekosistem.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan visi Presiden dalam Asta Cita, khususnya penguatan reformasi hukum dan keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, paradigma pemidanaan kini bergeser dari keadilan retributif menuju pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan korektif.
Sugeng juga menyoroti kelemahan pendekatan konvensional, seperti kerugian ekologis yang tidak otomatis pulih meski pelaku dipenjara, serta biaya penanganan perkara dan pemasyarakatan yang tinggi.
“Proses hukum yang panjang juga dapat berdampak pada kepastian investasi dan kondisi ekologis nasional,” katanya.
Penundaan Penuntutan
Menurut Sugeng, hukum acara pidana membuka ruang penundaan penuntutan dengan syarat pelaku, khususnya korporasi, melakukan pemulihan kerusakan dan membayar kompensasi.
Selain itu, tersedia mekanisme denda damai dan penghentian perkara demi kepentingan umum melalui diskresi penuntut umum. Skema tersebut dinilai memungkinkan pemulihan lingkungan dilakukan lebih cepat tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pendekatan ini, kata dia, juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui denda dan ganti rugi, sekaligus menjaga kelangsungan usaha dan lapangan kerja dengan kewajiban restorasi yang ketat.
Doktor lulusan Universitas Sebelas Maret itu menekankan pentingnya kolaborasi antarpenegak hukum serta penggunaan kajian ilmiah untuk menghitung kerugian negara dan ekologis.
“Keadilan hakiki di sektor SDA adalah kembalinya aset negara dan pulihnya ekosistem demi generasi mendatang,” pungkas Sugeng. (Ramdhani)
