DETEKSIJAYA.COM – Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut selama 12 tahun penjara serta dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Selain itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mayer Simanjuntak SH, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam requisitornya mengatakan bahwa terdakwa SYL telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Meminta kepada majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU dalam sidang dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yang diketuai Rianto Adam Ponto SH, MH. Jumat (28/6/2024).
SYL juga diminta untuk bayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204,00 dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas.
Jaksa menyatakan bahwa SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Seusai persidangan SYL menyatakan bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun oleh jaksa KPK tidak mempertimbangkan posisinya sebagai menteri yang kala itu menghadapi berbagai situasi.
“Tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya, saya melihat, tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi pada saat Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa,” kata SYL.
Dia mengatakan bahwa posisinya selaku Menteri Pertanian dalam rentang waktu 2020–2023 menghadapi pandemi dan krisis yang menuntutnya melakukan langkah luar biasa (extraordinary).
“Menghadapi COVID-19, menghadapi krisis pangan dunia, dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary,” katanya.
Ia mengklaim bahwa dirinya melakukan upaya untuk menghadapi berbagai situasi yang berdampak kepada masyarakat.
“Kedua, ada El Nino yang hantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang, tidak hanya COVID-19, tetapi antraks dan PMK (penyakit mulut dan kuku). Harga kedelai naik, tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana,” ucapnya.
Namun, SYL merasa upayanya itu tidak dipertimbangkan oleh jaksa. Dia pun menepis dakwaan jaksa bahwa perjalanan ke luar negeri beserta biaya operasional bukanlah untuk kepentingan pribadi dirinya.
“Semua yang dilakukan di Kementan, dengan nilai Rp44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas Rp2.400 triliun, yang kau cari sama saya Rp44 miliar selama 4 tahun dan itu semua untuk sewa pesawat, helikopter, itu pribadi kah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadi kah?” ucapnya.
Kendati demikian, SYL menghargai proses hukum yang berjalan. “Saya percaya pada KPK, saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya, akan saya sampaikan semua yang alami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan,” pungkasnya. (Ramdhani)
