JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Ketua LSM DPP Derap Pembangunan Bambang mengatakan DPRD Jakarta dinilai tidak Transparan Besaran Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD selama ini, tidak Pernah Mengungkapkan besaran Tunjangan ke Publik seharus Sekertariat sekwan Transparan Terkesan ada di Tutup-tutupi sebenarnya Masyarakat Perlu tau,ada apa dengan sekwan,” ucap Bambang.
“Sementara Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan tunjangan Perumahan dilakukan oleh sekertariat umum DPRD Dengan melakukan verivikasi atas kebenaran pertanggung jawaban pengeluaran.
Disaat Tunjangan DPRD melejit, ekonomi masyarakat masih Terimpit dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat ditengah impitan ekonomi saat ini pasalnya saat ini,Masyarakat Mengalami kesulitan
Bambang katakan, Pengelolaan keuangan kasubag umum sekwan tata kelola keuangan melalui sekertariat yang tak terelakan,tarik menarik kepentingan sering terjadi,yang ujung-ujungnya kepentingan masyarakat luas terabaikan.
Dalam tata kelola Pengelolaan Anggaran selama ini,
Untuk Anggaran Kunjungan Kerja Daerah (kungker) tidak tau, Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh sekwan selama kungker ini,juga dinilai belum jelas Untuk sebanyak 106 anggota DPRD
hal itu tidak Pernah diungkap secara Transparan,Publik juga harus tau, dong
Ia,minta Badan pemeriksa keuangan BPK Audit laporan keuangan Laporan Pengunaan keuangan sekwan Untuk mengetahui pertanggungjawaban Sekretariat DPRD diduga sengaja ditutupi sekwan
menegaskan, publik berhak mengetahui detail tunjangan dan pertanggungjawaban pengelolaannya.
Akuntabilitas publik itu penting, pertanggungjawaban publik sebagai anggota dewan, harus jelas seperti apa,” kata Bambang
Dengan tekanan publik yang meningkat, DPRD DKI Jakarta diharapkan membuka data besaran tunjangan rumah, termasuk mekanisme verifikasi, agar masyarakat mengetahui penggunaan APBD secara transparan.
(Yus)
