BANGKA BELITUNG|DETEKSIJAYA.COM – Dalam pelaksanaan pengelolaan Penambangan Pasir Timah di Bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Bangka Belitung (Babel). Yang sedang ramai dinaikkan oleh berbagai media, tentang Tambang Ilegal di setiap pelosok Bangka Belitung khusus di Pulau Bangka.
Ketua Mada Laskar Merah Putih (LMP) Provinsi Bangka Belitung, Rizal Efendi, SE, yang juga bagian dari masyarakat Babel. “Kami melihat kurangnya edukasi pemahaman masyarakat terkait Regulasi dan juga aturan perundangan tentang pertambangan dan pengelolaan Pasir Timah. Yang menyababkan masyarakat penambang di Babel seolah olah terjebak dalam permainan Ilegal. yang bisa menyababkan mereka rentan terkait kasus hukum, ungkap Rizal.
Lanjut Rizal, “Dalam hal ini, perlu adanya edukasi yang baik serta bagaimana masyarakat bisa melakukan penambangan yang baik dan mempunyai legal standing yang jelas. Dengan dipayungi hukum dan adanya lembaga yang menaungi mereka.
Saat ini kita melihat contoh, dengan berlakunya PP 47/2017 menjadi dasar hukum penambahan bahwa, penambahan pernyertaan Modal Negara ke dalam modal saham PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada PT. AnekanTambang (Persero) Tbk, PT. Timah Tbk (Persero), PT. Bukit Asam Tbk (Persero). Yang berakibat hilangnya Status BUMN di ketiga BUMN a qua.
“Menjadikan ketiga Perusahaan BUMN tersebut, tidak lagi berstatus BUMN melainkan menjadi perseroan yang tidak lagi Milik Negara secara langsung . Dengan demikian, telah secara nyata mereduksi kepemilikan rakyat atas kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang berada dalam penguasaan negara. “Sesuai Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.07 P/HUM/2018. Sehingga tujuan dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat menjadi tidak terpenuhi sesuai Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD Tahun 1945.
Dalam hal ini tentunya PT. Timah Tbk menyadari statusnya, sehingga jangan ada lagi terkesan melakukan Monopoli terkait pengelolaan Tambang Timah dengan aturan aturan yang tidak populer. Salah satunya adalah, aturan untuk penerbitan Surat Perintah kerja dan kemitraan PT Timah untuk SPK Ponton Isap Produksi. Persyaratan yang kurang lebih sama dengan penerbitan SPK untuk KIP. Adapun Persyaratan Adadministrasi sebagai berikut:
1.Surat permohonan SPK & Surat izin layak Operasi atau SILO dengan sudah mempunyai SP kemitraan antara lain memilik SIUJP .
2.Memiliki Penanggung Jawab operasional atau PJO yang bersertifikat POP/Tenaga Ahli Tambang tingkat pertama dari kementerian ESDM
3.memiliki surat pengalaman juru mudi speed.
4.bukti dokumentasi sosialisasi dengan masyarakat setempat (nama, pekerjaan,paraf dan foto) dan lain lain .
Yang sebenarnya merupakan kewajiban perusahaan sebagai mitra untuk melengkapi dengan persyaratan tentang K3 yang harus dipenuhi.
Namun dalam pelaksanaan nya untuk mendapatkan sebuah surat pernyataan atau SP kemitraan pun banyak yang tidak lolos atau tidak dikeluarkan tanpa alasan yang jelas.
Informasi dilapangan dan media menyebutkan hanya ada beberapa CV yang dikeluarkan SPK dilaut Matras DU 1555 dan satu CV yang keluar SPK dilaut Toboali untuk SPK PIP
Cukup memberikan bukti bagaimana terkesan adanya tebang pilih tekait penerbitan SP kemitraan dan SPK yang dilakukan.
Pada hal ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bekerja dengan legal dan berusaha dengan hak yang sama. Dalam melakukan kegiatan penambangan.
Dalam hal ini sudah ada lembaga seperti, Astrada, APRI, Aspira yang memiliki legalitas dalam hal pembinaan penambang rakyat. Bahkan BUMDES dan BUMD pun bisa menjadi mitra pemilik IUP untuk menjadi wadah yang bisa menaungi para penambang rakyat, tentunya.
Rizal menambahkan lagi, “Inkonsistensi PT. Timah Tbk dalam pelaksanaan aturan yang dibuat seperti ini menyebabkan masyarakat. Akhirnya sulit untuk mau diajak ikut bergabung dalam penambangan dengan SPK PT. Timah. Belum lagi nilai kompensasi kepihak penambang sangat rendah berkisar 110 sampai dengan 120 ribu / kg basah, dari pihak mitra PIP.
Ketidak terbukaan dari pihak PT. Timah Tbk terkait nilai kompensasi Bijih Timah kering membuat banyak penambang mengeluhkan kondisi tersebut. “Anehnya lagi ada SPK pengangkutan yang diberikan kepada pihak mitra SPK untuk melakukan pembayaran Pasir Timah dengan pola kerja sama dalam giat penertiban.
“Artinya kegiatan yang ilegal diambil timahnya dengan biaya kompensasi dengan aturan PAM Aset dikembalikan ke PT. Timah dengan dasar apa.
Karena sesuai aturan diatas bahwa PT. Timah bukan lagi BUMN dan tidak bisa melakukan Pamaset terkait pasir timah yang katanya berasal dari IUP nya.
Dalam hal ini, kami akan menindak lanjuti dengan melakukan audensi ke Dirut PT.Timah dan PJ.Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk bisa mengatasi Permasalahan Tambang Rakyat. Yang saat ini dimonopoli pengusaha dan perusahaan perusahaan yang sebenarnya mesti ditelusuri kepemilikan IUP dan legalitas serta dasar cadangan yang tertuang dalam RKAB yang mereka buat, Tegas Rizal Efendi, SE.
(Suryadi)
