JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menuntut perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Burhanuddin saat membuka Forum Literasi Hukum Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) Seri #1 bertema “Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia” di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan bedah buku Jaksa Angsa: Work in Silence karya anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII.
Dalam sambutannya, Burhanuddin mengapresiasi penulisan buku tersebut karena dinilai mampu menghadirkan perspektif mengenai Kejaksaan secara utuh, termasuk memberikan apresiasi sekaligus kritik terhadap institusi penegak hukum.
Menurut dia, metafora angsa dalam buku tersebut mengandung pesan mengenai pentingnya ketekunan, solidaritas, dan integritas dalam membangun kekuatan institusi.
Nilai-nilai itu, kata Burhanuddin, menjadi landasan penting bagi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi penegak hukum.
Ia juga mengapresiasi Pengurus Pusat Persaja yang telah menggagas forum literasi hukum tersebut. Ia berharap kegiatan itu tidak berhenti sebagai acara seremonial, tetapi berkembang menjadi tradisi diskusi dan pertukaran gagasan hukum secara berkelanjutan.
Burhanuddin mengatakan, sejak 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru hukum pidana melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Perubahan tersebut sekaligus mengakhiri penggunaan hukum acara pidana yang telah menjadi pedoman aparat penegak hukum selama lebih dari empat dekade.
“Era baru ini bukan semata pergantian nomor undang-undang, melainkan pergantian cara berpikir. Hukum pidana kita bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif,” ujar Burhanuddin.
Dalam kesempatan itu, ia menguraikan tiga pokok penting yang perlu menjadi perhatian jaksa, yakni wajah baru penuntutan, makna bekerja dalam senyap, dan orientasi pemulihan dalam penegakan hukum.
Salah satu perubahan yang disorot adalah penguatan keadilan restoratif yang kini memiliki landasan undang-undang dan dapat diterapkan pada setiap tahapan penanganan perkara.
Selain itu, terdapat mekanisme Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk penanganan perkara pidana korporasi.
Namun, Burhanuddin mengingatkan bahwa perluasan kewenangan dan kebijaksanaan dalam penegakan hukum harus diikuti tanggung jawab yang lebih besar.
Menurut dia, DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan justru menjadi sarana menghindari pertanggungjawaban pidana.
“DPA harus menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, bukan sebagai sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerapan mekanisme tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengesampingkan pertanggungjawaban pribadi pengurus korporasi.
Bekerja dalam Senyap Bukan Berarti Tertutup
Burhanuddin juga meluruskan makna semboyan Work in Silence, Let Success Speak yang menjadi pesan utama dalam buku karya Hinca IP Pandjaitan.
Menurut dia, bekerja dalam senyap bukan berarti menjalankan tugas secara tertutup, melainkan menempatkan substansi dan hasil pekerjaan di atas kegaduhan serta mengutamakan pengabdian daripada pencitraan.
“Bekerja dalam senyap berarti menempatkan substansi dan hasil kerja di atas kegaduhan, mengutamakan pengabdian daripada pencitraan. Namun, bekerja dalam senyap bukan berarti bekerja secara tertutup,” ujarnya.
Ia menegaskan, literasi hukum merupakan kompetensi inti seorang jaksa, mulai dari menyusun surat dakwaan, tuntutan, replik, hingga memori banding.
Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas juga harus tetap menjadi bagian dari pelaksanaan tugas penuntutan.
Burhanuddin merujuk standar profesional penuntut umum yang dirumuskan International Association of Prosecutors (IAP). Dalam standar tersebut, pelaksanaan diskresi penuntutan harus dilakukan seterbuka mungkin dengan tetap menghormati hak individu, memperhatikan kepentingan korban, serta menjunjung tinggi objektivitas dan imparsialitas.
Penegakan Hukum Harus Berorientasi Pemulihan
Pada aspek pemulihan, Burhanuddin menekankan bahwa penanganan kejahatan ekonomi dan korupsi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku.
Ia mencontohkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang telah menghasilkan penguasaan kembali lebih dari enam juta hektare kawasan hutan oleh negara.
Namun, menurut dia, penguasaan kembali kawasan hutan baru merupakan sebagian dari upaya pemulihan yang harus dilakukan pemerintah.
“Menguasai kembali hanyalah separuh pekerjaan. Separuh lainnya adalah memastikan lahan itu dirawat, dikelola secara bertanggung jawab, dan tidak kembali jatuh ke tangan yang sama,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, dan kerugian ekologis dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Terkait integritas, Jaksa Agung menegaskan tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Kejaksaan.
“Institusi yang berumur panjang adalah institusi yang berani membersihkan rumahnya sendiri,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Burhanuddin meminta Persaja menjadikan forum literasi hukum tersebut sebagai program berkelanjutan. Ia juga meminta agar hasil diskusi disampaikan kepadanya sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Kejaksaan.
“Kejaksaan tidak takut pada kritik yang jujur,” ujarnya.
Ia berpesan agar seluruh jaksa tetap bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan tidak terjebak pada pencitraan.
“Tenang di permukaan, tetapi tidak pernah berhenti bekerja di bawahnya,” kata Burhanuddin sebelum secara resmi membuka Forum Literasi Hukum Persaja Seri #1.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiyono Suwadi, Wakil Jaksa Agung Prof. Asep N. Mulyana, serta anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII.
Hadir pula jurnalis Rosiana Silalahi, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D., dan Guru Besar Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H. (Ramdhani)
