JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Presiden Joko Widodo geram dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait pemberian visa atau izin masuk dan izin tinggal di Indonesia yang dinilai ruwet.
Oleh karena itu, Jokowi mengharapkan adanya perubahan total dalam pelayanan imigrasi menjadi lebih memudahkan dan melayani.
“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah,” tegas Presiden.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar dalam Rapat Kabinet Terbatas terkait visa on arrival (VoA) dan Kitas, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/9).
Menurut Jokowi, perubahan dalam layanan imigrasi harus dilakukan apabila Indonesia menginginkan arus investasi menjadi lebih baik dan jumlah wisatawan asing meningkat.
Pemberian visa atau Kitas kepada para investor turut melihat potensi investasi yang akan masuk, jumlah lapangan kerja yang terbuka, dan kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
“Jadi, orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas-kalau kita ya-mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana; atau meningkatkan ekspor berapa, sih?” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurut dia, visa maupun Kitas bagi para investor ataupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
“Ini, yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu. Ganti semuanya, dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah,” tandasnya. (Red-01)
