JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional, Kementrian Pertanian (Kementan) siapakan anggaran Rp 2.3 Triliun untuk pengembangan Food Estate dan penguatan kawasan sentra produksi pangan tahun depan, Anggaran itu termasuk dalam dana alokasi khusus (DAK)
Kami laporkan pagu indikatif DAK bidang pertanian Rp 2,6 triliun atas DAK fisik Rp 2,3 triliun dan DAK non fisik Rp 300 miliar. DAK fisik meliputi DAK pengembangan food estat dengan pagu indikatif Rp 650 miliar yang tersebar 48 kabupaten-kota,” jelas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam raker dengan Komisi VI, Kamis (8/9/2022).
Dua DAK tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan Rp 1,65 triliun yang terbesar 32 provinsi dan 100 kabupaten,” tambahnya.
Adapun kebijakan DAK fisik bidang pertanian tahun 2023 dilakukan untuk penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi terintegrasi hulu sampai hilir, dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian untuk penguatan kapasitas daerah dalam penguatan kawasan produksi pangan berbasis korporasi.
Berikutnya ada dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan non fisik ketahanan pangan dan pertanian tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan berorientasi pasar dan memfasilitasi layanan publik khusus informasi pertanian hingga peternakan.
Adapun pagu alokasi dana untuk DAK non fisik sebesar Rp 300 miliar. Syahrul menjelaskan DAK non fisik tahun 2023 akan menyasar kepada 1.255 kelompok masyarakat di 337 kabupaten/kota stunting tahun 2022 yang mengalami peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
“Kedua 5.782 BPP di 508 kabupaten/kota yang menyampaikan pelaporan data atau informasi pertanian. Ketiga 933 unit puskeswan di 417 K/L yang mampu meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di unit kerja,” jelasnya.
“Tahun 2023 adalah tahun yang tentu saja kondisi puncak climate change dan berbagai turbulensi ekonomi global yang menjadi antisipasi. Oleh karena itu anggota Komisi IV, dirjen, sekjen dan semua eselon I, bantuan-bantuan sosial menjadi bagian-bagian bersama dengan komisi IV,” tutupnya.(peter)
