SEMARANG | DETEKSIJAYA.COM – Masih banyaknya kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) yang terlibat kasus korupsi membuat Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo geram. Tercatat ada 15 kepala daerah dari 35 kabupaten/kota tergaruk KPK.
Ganjar pun mengumpulkan para bupati/wali kota, hingga ketua DPRD se-Jateng untuk mendapatkan bimbingan dari KPK agar tidak melakukan tindakan korupsi.
“Kejadian yang hari ini masih ada, ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual-beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar saat menghadiri Rakor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradikha Bhakti Praja, Semarang, Selasa (27/9/2022) kemarin.
Kasus terakhir kepala daerah di Jateng kena OTT oleh KPK adalah Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo yang diduga terkait tindak pidana suap pada Agustus 2022 lalu.
Guna mencegah berlanjutnya tindakan korupsi di Jateng, selain KPK, Ganjar juga menggandeng pihak Inspektorat, Mendagri, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, mereka bersama tim Korsupgah dari KPK membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.
“Saya merasa senang karena bupati, wali kota, dan DPRD semua ikut agar bisa memperbaiki sistem, ikut serta mencegah korupsi. Korupsi tidak cukup di lip service. Buktinya, dikandani juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT dimana-mana,” ujarnya.
Ganjar menjelaskan, penting agar DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam mencegah korupsi. Misal ketika harus mengesahkan APBD, jangan ada kolusi.
“Apa yang menjadi aspirasi rakyat dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik,” kata Ganjar.
Menurutnya, APBD yang harus disahkan adalah yang menitikberatkan pada penanganan kemiskinan, pemberesan potensi stunting, kebijakan politik pangan di tengah situasi perubahan iklim (global climate change), perbaikan harga yang meningkat karena kondisi eksternal dan lainnya.
“Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Harus hati-hati,” tegas orang nomor satu di Jateng itu.
Sementara dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menilai upaya Ganjar dalam mencegah korupsi merupakan bentuk komitmen dari tagline “Mboten Korupsi Lan Mboten Ngapusi”. Pihaknya berharap hal itu bisa terimplementasikan di wilayah Jateng, setiap kepala daerah tidak boleh korup dan tidak boleh bohong.
Menurutnya, komitmen tersebut tidak hanya sebatas dilakukan di kalangan Pemprov Jateng tapi di tata kelola dan juga pelaksanaan di lapangan. Jika itu diterapkan maka dijamin tidak akan terjadi tindakan korupsi.
“Sebetulnya korup itu bohong. Itu yang kami harapkan diimplementasi pelaksanaannya. Bukan hanya di pemprov tapi harapannya dilaksanakan pada tata kelola dan komitmen “Ojo Ngapusi Ojo korupsi”, maka dijamin tidak akan terjadi korupsi,” ujarnya.
Ghufron menambahkan, kehadiran KPK di Jateng dalam rangka pencegahan korupsi dengan melakukan dua hal yaitu perbaikan sistem tata kelola keuangan dan juga layanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel.
“Dua hal ini mampu mengatasi dan mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada, maka mekanisme pencegahan hanya selesai atau bagus di administrasi tapi tidak bagus di kenyataan,” pungkasnya. (Red-01)
