JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Seperti diketahui masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bakal berakhir pada 16 Oktober 2022. Nantinya, masa jabatan gubernur hingga 2024 akan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani meminta Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan nantinya memahami benar persoalan yang dihadapi Jakarta. Menurut dia, setidaknya ada tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) atau masalah yang mesti dipahami, yakni masalah banjir, sampah dan pendidikan.
Zita mengatakan, masalah banjir di Jakarta tidak akan pernah selesai meskipun selalu berganti gubernur. Pasalnya, kalau setiap gubernur memiliki metode yang berbeda-beda dalam upaya menyelesaikan masalah banjir.
Namun, hingga saat ini solusi untuk penyelesaian banjir kiriman yang masuk ke wilayah DKI Jakarta masih belum ditemukan.
“Masalah banjir ini disebabkan debit air yang masuk ke DKI Jakarta dan yang diserap itu enggak cocok. Jadi debit yang dialirkan itu banyak sekali. Mulai dari hujan kiriman, lalu dari laut, dan yang bisa kita tampung itu sedikit. Itu masalah utama di DKI Jakarta.,” kata mantan ketua pansus banjir DKI Jakarta 2020 itu, Rabu (28/9/2022).
Kemudian, Zita menyebutkan masalah selanjutnya ialah terkait sampah. DKI Jakarta kalah dengan kota metropolitan lainnya yang sudah bisa memanfaatkan sampah daur ulang.
Ia pun menekankan kalau masalah lingkungan itu penting diperhatikan, terutama bagi Pj Gubernur nantinya.
Selain itu, masalah lainnya perihal pendidikan. Zita menyatakan kalau jumlah sekolah di DKI Jakarta tidak cukup menampung calon siswa.
“Sekolah-sekolah kita enggak cukup. Makanya kemarin PPDB DKI, ngamuk orang tua karena sekolah kita kurang,” ujarnya.
Terkait soal pencegahan banjir, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah menyoroti program sumur resapan sebagai salah satu cara mengatasi banjir di Jakarta yang digagas Gubernur Anies Baswedan.
Ida berharap setelah Anies lengser, penerusnya bisa mengkaji ulang peruntukan sumur resapan sehingga benar-benar bermanfaat sesuai fungsinya.
Menurutnya, hal itu penting untuk meminimalisir terbuangnya anggaran secara sia-sia jika kembali dialokasikan pada penganggaran di tahun yang akan datang.
“Sumur resapan bagus apa tidak sih? Saya hanya berharap untuk 2023 kalau mau menganggarkan dikaji betul-betul, titik lokasinya, titik tepatnya. Jangan bikin sumur resapan baru semeter dua meter digali sudah keluar air, kan percuma dong bikin sumur resapan,” kata Ida, Rabu (28/9).
Menurutnya, seharusnya keberadaan sumur resapan memudahkan warga yang wilayahnya terdampak banjir saat musim penghujan tiba. Maka dari itu, jangan sampai ke depannya malah membuat resah masyarakat.
Ida berharap, kajian terkait sumur resapan untuk mencegah banjir dilakukan dengan matang, agar pada 2023 nanti keberadaan sumur resapan tidak lagi mengganggu aktivitas dan kenyamanannya warga.
Ia yakin jika dikaji secara matang, pasti hasil yang didapat akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada kajian mendalam.
“Jangan sampai terjadi lagi di 2023,” harapnya.
Tak hanya sumur resapan, Ida mengatakan, program normalisasi pun harus didiskusikan secara mendalam terlebih dahulu sebelum dilanjutkan oleh Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan.
“Siapapun Gubernurnya, siapapun Pj itu harus dapat menyelesaikan masalah sampah, banjir, macet, dan sebagainya,” tandasnya. (Red-01)
