DETEKSIJAYA.COM – Menanggapi isu yang berkembang terkait rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Bandung ke Tegalluar, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan isu tersebut tidak benar.
Dia pun menjelaskan bahwa yang akan berpindah bukanlah ibu kota provinsi, melainkan pusat pemerintahan yang rencananya akan disatukan dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung.
“Bukan pemindahan ibu kota, tapi wacana penyatuan pusat pemerintahan. Jadi jangan pakai sebutan ibu kota karena itu jelas berbeda,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Barat pada Minggu (16/10/2022).
Kang Emil mengungkapkan, pusat pemerintahan Jawa Barat diwacanakan nantinya akan berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar, Walini dan Kertajati.
“Jadi ibu kota Jabar tetap Bandung, tapi pusat pemerintahan kantornya berkumpul di tiga kawasan potensial, yaitu Tegalluar karena pusat pertumbuhan, Walini dan Kertajati,” ujarnya.
Tegalluar dikatakan merupakan lokasi paling potensial yang diwacanakan sebagai pusat pemerintahan Jabar, lantaran lokasi tersebut menjadi titik pemberhentian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, Tegalluar juga dinilai strategis karena jadi simpul beberapa ruas jalan tol dan pusat ekonomi lainnya.
“Potensi Tegalluar bagus karena simpulnya di situ, hendak ke Cisumdawu di situ, ke Jakarta, Tol Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasikmalaya), kereta cepat juga di situ. Jadi kawasan ini sangat strategis. Dari situ ke Stadion GBLA juga tinggal menyeberang, ke Masjid Al Jabbar cumaa lima menit,” kata Kang Emil.
Kemudian, Kang Emil pun mencontohkan negara Malaysia. Dikatakan, ibu kotanya tetap berada di Kuala Lumpur, sedangkan pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya.
“Seperti Malaysia, ibu kotanya tetap Kuala Lumpur, pusat pemerintahannya berkumpul di Putrajaya,” ujarnya.
Meski demikian, Kang Emil mengatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar tersebut perlu dikaji lebih dalam dan harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak.
“Ini belum diputuskan, hanya kemarin Pak Presiden menanyakan, saya jawab belum pasti karena harus dimusyawarahkan,” ucapnya. (Red-01)
