DETEKSIJAYA.COM – Sebanyak delapan petinggi partai politik melakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Minggu (8/1/2023). Pertemuan itu menghasilkan pernyataan sikap terkait wacana sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, delapan partai politik yang hadir pada pertemuan ini sepakat menolak adanya sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
“Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” ujarnya seusai pertemuan.
Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan delapan parpol tersebut. Pertama, delapan partai politik ini memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indoensia yang telah dijalankan sejak era reformasi, dan sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi di Indonsia.
“Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik,” kata Airlangga.
Kedua, sstem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.
“Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem,” terangnya.
Ketiga, KPU tetap menjalankan tugasnya Sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, yang keempat, delapan parpol mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
“Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik keamanan dan ekonomi,” sebutnya.
Adapun delapan petinggi partai politik yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Nasdem Ahmad Ali. Begitu juga Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono diwakili oleh Waketum Amir Uskara.
Airlangga menuturkan, meski pada pertemuan ini Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ataupun elite Partai Gerindra tidak hadir, mamun Partai Gerindra sepakat dengan kesepakatan delapan parpol yang hadir.
Sebagaimana diketahui, sistem pemilu proporsional terbuka menjadi perbincangan setelah dilontarkan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang menyebut ada kemungkinan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup.
Hasyim mengungkapkan bahwa aturan terkait sistem pemilihan yang selama ini berlaku sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ada beberapa pihak termasuk sejumlah kader parpol menggugat sistem pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka meminta MK memutuskan Pemilu 2024 kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
Pada sistem proporsional tertutup, penentuan calon anggota legislatif (caleg) di semua tingkatan akan menjadi kewenangan partai politik. Pemilih hanya mencoblos partai, bukan caleg. Hal ini berbeda dengan proporsional terbuka, pemilih mencoblos gambar atau foto caleg. (Red-01/*)
