DETEKSIJAYA.COM – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI turut mengambil peran dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi yang diwujudkan dalam program deradikalisasi berbasis kesejahteraan kepada Mitra Deradikalisasi.
Hal itu diwujudkan dengan pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI (Warung NKRI) sesuai dengan amanat presiden dalam penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik beberapa waktu lalu.
“Program KTN dan Warung NKRI diharapkan menciptakan keamanan yang kondusif sehingga turut mendorong iklim investasi,” jelas Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar pada saat memberikan sambutan pembuka pada acara Workshop Reformasi Birokrasi dengan tema “Perkuat Kapasitas Reformasi Birokrasi Untuk Wujudkan Insan BNPT Berintegritas, Nasionalisme, Profesional dan Terpuji Dalam Mengemban Tugas Penanggulangan Terorisme yang Efektif” di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Boy Rafli juga menegaskan, BNPT RI dalam konteks peningkatan kapasitas reformasi birokrasi akan terus mengoptimalkan pencegahan terorisme termasuk diantaranya dengan cara memperkuat Transformasi Wawasan Kebangsaan terutama menjelang tahun politik 2024.
“Dalam menanggulangi terorisme sebagai musuh bersama BNPT mengenalkan 5 vaksin yang kami yakini mampu mereduksi ancaman-ancaman penyebaran paham radikal, intoleran, hingga radikal terorisme yang salah satunya vaksin Transformasi Wawasan Kebangsaan,” ungkapnya.
Menurut Boy Rafli, BNPT RI selalu berupaya penuh dalam menyatukan energi dan sumber daya nasional dalam melakukan pencegahan radikal terorisme dari hulu hingga ke hilir melalui berbagai transformasi dalam mewujudkan peningkatan Reformasi Birokrasi BNPT RI menjadi lebih baik, serta Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
Sementara, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, penerapan Reformasi Birokrasi di BNPT perlu terus diupayakan ditambah dengan penyesuaian terhadap perubahan zaman agar BNPT dapat maksimal mencegah penyebaran paham terorisme.
“Perlu inovasi baru untuk mengejar penyebaran paham terorisme yang maju begitu cepat,” ujar Mahfud.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, penguatan Zona Integritas akan berdampak pada Reformasi Birokrasi dilingkungan kerja BNPT RI dalam rangka peningkatan layanan publik dan pencegahan korupsi.
“Kita mengapresiasi penguatan Zona Integritas BNPT. Melalui kegiatan hari ini diharapkan dapat berdampak dengan Reformasi Birokrasi di BNPT terutama dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik,” katanya. (Red-01/*)
