DETEKSIJAYA.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyatakan pihaknya sangat berpeluang melakukan penyelidikan dugaan adanya korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Lampung.
“Sangat mungkin untuk dilakukan penyelidikan,” kata Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).
Johanis mengatakan, KPK ataupun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tindak pidana korupsi.
Namun terkait Lampung, Johanis mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan ada atau tidaknya unsur korupsi. Dia menegaskan akan berdiskusi dengan petinggi di lembaga antirasuah lainnya membahas soal berbagai informasi berkaitan dugaan korupsi infrastruktur ini.
“Karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan, tetapi nanti akan didiskusikan bersama apa yang teman-teman sampaikan,” ujarnya.
Johanis juga menyampaikan, pembahasan pimpinan KPK nanti akan menjadi penentu apakah lembaga antirasuah akan membuka penyelidikan soal dugaan korupsi pengerjaan proyek infrastruktur di Provinsi Lampung.
“Perkembangan apakah nanti akan dilakukan penyelidikan dan sebagainya, mudah-mudahan dari diskusi bersama pimpinan akan kami disampaikan,” katanya.
Seperti diketahui, viralnya kondisi jalanan di Provinsi Lampung menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.
Bermula dari unggahan Tiktokers Bima Yudho Saputro yang mengkritik jalanan rusak, nama Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi juga ikut menjadi sorotan.
Buntut dari hal tersebut langsung membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertarik berkunjung ke sana. Bersama beberapa menteri dan pejabat setempat, Presiden Jokowi melintasi sejumlah ruas jalan rusak di Provinsi Lampung.
Usai melihat kondisi jalanan yang rusak, Presiden Jokowi pun langsung mengeluarkan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi Lampung lantaran jalanan yang rusak tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat.
Presiden Jokowi menyatakan, jika tak kompeten dalam melakukan perbaikan jalan, pemerintah pusat akan mengambil alih proyek perbaikan jalan melalui Kementerian PUPR.
“Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang sudah lama tidak diperbaiki seperti yang saya lihat dalam kunjungan hari ini,” jelasnya.
Presiden Jokowi kemudian memastikan bahwa perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung akan dimulai pada Juni 2023. (Red-01/*)
