JAKARTA, – Tahap penyaringan Capres dan Cawapres telah selesai dan tiga pasangan akan berlomba; yaitu Prabowo Subianto – Gibran, Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Parnowo-Mahwud MD . Adapun beberapa tokoh nasional yang sebelumnya beredar.
Dalam bursa pencalonan gagal masuk persaingan selanjutnya yaitu Erlangga Hartarto, Erick Tohir, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil.
Dalam tahap penyaringan capres – cawapres muncul reaksi cukup keras dari publik dan kalangan politisi terhadap upaya Presiden Joko Widodo yang mengajukan puteranya Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto.
“Isu yang terkait dengan pencalonan Gibran belum kunjung usai, meskipun protes mulai reda, namun muncul isu panas lain yaitu anti Oligarkis dan Nepotisme, kedua isu yang diperjuangkan oleh Angkatan 98. Ada kekhawatiran terjadinya abuse of power,”kata As’ad Said Ali, mantan Waka-BIN. Minggu (29/10/23).
Lebih lanjut kata dia, barangkali belum banyak pihak yang menyadari konsekwensi internasional terhadap keputusan MK yang meloloskan Cawapres Gibran melalui perobahan persyaratan umur dan ditambah dengan persyaratan lain “pernah menjabat kepala daerah”. Berbagai protes dari elemen masyarakat mendorong MK membentuk “ Mahkamah Kehormatan” yang akan mengadili kemungkikan kesalahan hakim MK dalam mengambil keputusan pencalonan Gibran tersebut. Ingat, dunia akan melihat secara cermat apakah Indonesia konsisten berpegang pada UUD atau sebaliknya.
“Opini internasional mungkin akan berubah negatip jika Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga tinggi pengawal konstitusi melakukan pelanggaran “kode etik” dalam mengambil keputusan tersebut,”ujar As’ad.
“Jika hal itu terjadi maka akan menimbulkan konsekwensi sosial, ekonomi dan polkam yang besar terhadap negara kita. Filipina mengalami krisis politik hebat ketika Pres Marcos menempatkan negaranya dalam status darurat militer dan kemudian meberikan “ kekuasaan ekstra “ kepada isterinya Imelda Marcos sebagai layaknya seorang presiden.
Sebagai salah satu dari sekian juta rakyat Indonesia yang mendukung pak Jokowi sebagai Presiden yang saya anggap sukses, tentunya saya boleh berharap agar Presiden bersikap “netral atau tidak berlebihan dalam membimbing sang putera “ dalam pencapresan mendatang demi menjauhkan diri tuduhan miring melakukan “abuse of power”.
“Saya punya kenangan indah , atas perintah Bu Mega mempertemukan gubernur DKI pak Jokowi dengan Raiis ‘Aam PBNU di Tebet 36 ( th 2014 ) yang berujung pada dukungan Warga NU kepada beliau. Rais ‘Aam terkesan atas kesederhanaan dan sikap polos / jujur serta berdiri membaca lafadz iqomah dalam sholat maghrib berjamaah bersama imam sholat Rais ‘Aam PBNU,” ungkap As’ad yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU.
Pentingnya menjaga pilpres secara sehat dan jujur adalah investasi sangat penting untuk kemajuan peradaban berkebangsaan dan bernegara bagi negeri ini. Sebaliknya jika langkah demikian tidak dilakukan maka akan menghancurkan masa depan negeri.
(Red-03)
