SIDOARJO,DETEKSI JAYA.COM – Desak ingin bertemu Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, ratusan petugas kebersihan kembali menggelar demonstrasi di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo. Aksi demo yang di mulai pukul 09.30 WIB juga dilakukan dengan membuang sampah dipinggir jalan hingga menutupi akses masuk ke Pendopo, Rabu(20/12/23).
Kepada wartawan Hajid Arief Hidayat satu petugas kebersihan yang ikut demonstrasi dilapangan dan juga kepala TPA Griyo Mulyo Jabon,Rabu (20/12/23) mengatakan,yang saya tangkap surat dari pemberitahuan aksi mereka ini menolak adanya tarif privasi angkutan .
“Sebenarnya tarif yang mereka protes itu merupakan tarif yang sudah diturunkan dari tarif yang semula. Kalau dulu di Perbub 117 yang demo tahun awal itu, tarif nya Rp 300 ribu sekian ribu per ton kalau di rata- rata,”terang Hajid Arief
Kemudian tarif dari angkutan dalam proses akhir itu 100 an ribu perton.Kelayakkan biaya penyelenggara angkutan dan pemrosesan akhir perton itu dihitungkan oleh konsultan sebesar 300 ribu sekian. Masyarakat itu hanya menanggung sepertiga dari tarif yang seharusnya.Pemda sudah memberikan subsidi sebesar dua-pertiga atau 200.000 dalam satu ton sampah yang diangkut ke TPA.
Nah mereka masih keberatan dengan itu, mereka minta tarif angkutan di gratiskan. Padahal secara regulasi itu tidak bisa, karena di Permendagri 7 2021 tentang tarif persampahan kemudian di Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD, tarif itu seluruh atau sebagian, jadi tidak bisa digratiskan.
Itu sudah merupakan ketentuan peraturan perundang – undangan seperti itu. Karena ini tergolong jasa retribusi umum, warga yang menerima layanan itu diharuskan untuk membayar atas layanan yang diberikan.
Hajid Arief menjelaskan,jadi dari 197 penerima layanan di TPA, yang itu bentuknya TPS – TPS3R(tempat pembuangan akhir reduce reuse recycle), Pengurangan sampah rumah tangga di Indonesia diupayakan melalui pendekatan batasi sampah (Reduce), guna ulang sampah (Reuse), dan daur ulang sampah (Recycle), yang selanjutnya dikenal 3R.Iini sudah 180 yang melakukan pembayaran.Hal ini sesuai data kami yang tidak melakukan pembayaran sama sekali belum bisa mengerti ketentuan ini,itu 17 TPS3R.
Nanti saya serahkan datanya itu tersisa 17 yang belum bisa mengikuti penarikan yang terbaru. Artinya sebagian besar sudah mengikuti pentarifan, dan kalau sampah itu naik saya rasa tidak 100 persen betul. Karena skema pentarifan adalah bayarlah sesuai yang di buat. Artinya ketika sebuah TPS3R itu mampu mengelola sampah dengan baik atau bisa mengenalkan sampah dia,artinya bisa membayar dengan sedikit atau tidak sama sekali.
Masih kata Arief ada desa yang tidak membuang sama sekali tidak membayar sama sekali , seperti desa di kali tengah itu baru bisa mengentaskan sampah , Trosobo, beberapa desa lain tidak bergantung membuang di TPS. Jadi solusinya memang kita harus berdiskusi lagi,kemudian ketika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum disana
“Kami protes tarif pembayaran sampah yang naik. Awalnya Rp 1 juta jadi Rp 4 juta sekali angkut dari TPS ke TPA,”ujar petugas yang enggan disebutkan namanya dilokasi aksi Rabu(20/12/23).
Ratusan petugas kebersihan ini membawa banyak sampah dengan gerobak. Saat mereka tidak berhasil menemui bupati, sampah itu dibuang dan ditinggalkan begitu saja di depan pendopo.
Sampah-sampah terlihat menumpuk dengan aroma menyengat hingga menutupi akses masuk ke pendopo.Hingga berita ini diunggah belum ada perwakilan pemkab yang ditemui hingga peserta aksi demo meninggalkan lokasi.nug
