JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Rapat kerja dengan menteri pekerjaan umum dan perumahaan rakyat RI yang diwakili Wamen John Wempi Wetipo, SH, MH PUPR berserta ketua komite II DPD RI, berserta para anggota DPD RI pada hari Rabu,(19/1/22).di gedung B DPD RI Senayan,Jakarta.rapat yang membahas program kerja kementrian pekerjaan umum dan perumahaan rakyat tahun 2022 di daerah.
Program kerja kementrian PUPR untuk tahun 2022 sebagaimana mestinya disesuaikan dengan tema Rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022,yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tujuh Prioritas nasional (PN).melalui beberapa penyesuaian program kerja maka pagu anggaran tahun anggaran 2022 kementrian PUPR yang sudah di tetapkan adalah sebesar Rp.100,59 Triliun. kemudian,pagu yang ditetapkan itu telah meliputi belanja operasional pegawai (Rp.3,12 triliun),Belanja operasional Barang pegawai (Rp,12 triliun),Belanja oprasional Barang (Rp.2,51 triliun), Belanja oprasional Barang (Rp.2,51 triliun),Anggaran Pendidikan(Rp 4,56 triliun),dan belanja Non-oprasional (Rp.90,40 Triliun).
Sebagai tindak lanjut atas rencana program kementrian PUPR tahun 2022,anggaran juga dialokasikan pambangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp.41,23 triliun,konektivitas sebesar Rp.39,79 triliun,permukiman sebesar Rp.12,15 triliun,perumahaan sebesar Rp 5 triliun,termasuk dukungan manejemen dan juga tugas teknis lainnya sebesar Rp 2,15 triliun.
Kementrian PUPR, juga melaksanakan program padat karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13.91 triliun.Program padat karya Tunai Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat,swakelola dan kontraktual,yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.Hal ini memang sekali lagi berkaitan dengan pemulihan ekonomi Nasional.
Alexander Fransicus, Anggota DPD RI dapil Prov. Bangka-Belitung dalam kesempatan rapat kerja tersebut menyampaikan bahwa di kota Pangkal Pinang ada beberapa jalan yang memiliki gorong- gorong kecil jembatanya juga kecil itu perlu dibongkar tapi kata pak wali kota Pangkal Pinang anggaranya sangat besar sehingga belum bisa mengcover.
“saya minta perhatianya pada menteri karena jembatan dan gorong-gorong itu sangat urgent keberdadaanya buat masyarakat Pangkal Pinang,” jelas Alexander, Rabu, 19/01/202
Selain itu Alexander juga menanyakan kepada wakil menteri PUPR masalah jembatan baterai Sriwijaya. Diketahui antara gubernur Bangka Belitung dengan gubernur Sumatra Selatan sudah sepakat untuk mengupayakan jembatan tersebut bisa terealisasi.
Kemudian Alexander juga berharap kepada pak wakil menteri bisa menindaklanjuti jembatan baterai Sriwijaya yang menghubungkan Bangka Belitung dengan Sumatra Selatan.
(Budi.S)
