JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Hj. Inad Luciawaty, SE, melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Krukut, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Peningkatan Fungsi Pengawasan Produk Hukum Daerah”, khususnya terkait Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Kegiatan yang berlangsung di Jl. Keutamaan, RT 007 RW 01, dimulai pukul 13.00 WIB dan berjalan dengan kondusif serta terkendali. Acara dihadiri oleh unsur pemerintah wilayah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga Kelurahan Krukut.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Lurah Krukut H. Rudi Kartono Wibowo, SE, perwakilan Kecamatan Tamansari, Satpel Citata, PTSP Kelurahan Krukut, ASN, Pol PP, Babinsa, Bimas, Damkar, pengurus RW dan RT, tokoh masyarakat, kader, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Hj. Inad Luciawaty menjelaskan bahwa Perda No. 12 Tahun 2013 bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan melalui satu pintu, yaitu PTSP. Ia menegaskan bahwa PTSP berfungsi sebagai pintu masuk pelayanan, sementara proses teknis tetap dikoordinasikan dengan Satuan Dinas (Sudin) terkait.
“Sekarang semua perizinan kembali satu pintu di PTSP. PTSP bukan yang mengerjakan semuanya, tetapi menyalurkan dan berkoordinasi dengan Sudin terkait,” jelasnya.
Ia mencontohkan pengurusan perpanjangan makam yang saat ini dapat dilakukan melalui PTSP TPU dan tidak dipungut biaya. Menurutnya, proses pelayanan sudah jauh lebih cepat dan transparan jika masyarakat mengurus sendiri tanpa perantara.
Hj. Inad juga mengingatkan masyarakat agar tidak terbiasa menggunakan jasa calo dalam pengurusan izin. “Kalau kita bayar ke orang, itu bukan bayar ke PTSP, tapi ke orangnya. Jadi lebih baik belajar mengurus sendiri,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan warga terkait izin bangunan, ia menjelaskan bahwa pengurusan tetap melalui PTSP, yang selanjutnya diteruskan ke Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Sementara untuk izin keramaian, hingga saat ini masih menjadi kewenangan kepolisian, dengan tetap mengedepankan etika dan hubungan baik antarwarga.
Selain itu, Hj. Inad juga menyinggung soal label halal yang saat ini menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ia menyebutkan bahwa prosesnya kini dinilai lebih mudah dibandingkan sebelumnya, meski tetap memerlukan pemenuhan persyaratan tertentu.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengakui bahwa sistem pelayanan berbasis online masih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar sistem tersebut terus disederhanakan dan disosialisasikan agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan.
Terakhir, Hj. Inad menekankan pentingnya pelayanan yang ramah dan humanis di seluruh lini pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah adalah pelayan masyarakat yang wajib memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan.
“Kita ini pelayan masyarakat. Siapa pun yang datang ke kelurahan harus disambut dengan baik dan diberi penjelasan yang jelas,” pungkasnya.
Sementara itu, Lurah Krukut H. Rudi Kartono Wibowo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan PTSP di wilayahnya.
“Kami berupaya agar pelayanan PTSP Kelurahan Krukut semakin baik, bersih dan maksimal. Jika ada laporan, mohon sampaikan langsung ke saya, jangan langsung ke atas. Insyaallah akan saya tindak lanjuti,” ujar Rudi. (Ramdhani)
