JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Anggota Komisi III DPR – RI Masinton Pasaribu dari PDIP geram, pasalnya Luhut Binsar Panjaitan (LBP) telah menjerumuskan Joko Widodo melalui pernyataan – pernyataan sesatnya dan berujung pada demo mahasiswa seluruh Indonesia menuntut sesuatu yang Presiden sendiri tidak pernah menyatakannya yakni perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024.
Menurut Masinton, selaku menteri LBP telah melampaui kewenangannya, sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi LBP tidak boleh mengeluarkan statement politik apalagi statement yang membuat gaduh di masyarakat seperti mengaku mempunyai big data 110 juta warga yang menginginkan Presiden tiga periode, katanya.
“siapa yang mewacanakan presiden tiga periode dengan memobilisasikan dukungan kepala desa, siapa yang menjerumuskan Presiden, siapa mewacanakan presiden tiga periode kepada ketua – ketua umum partai LUHUT, tegas Masinton yang beredar di medsos dan wawancara dengan CNN.
Lanjut Masinton, apa yang dinyatakan LBP terkait big data adalah hoax dan membuat Presiden Jokowi terjerumus serta membuat masyarakat marah dan protes, tak hanya itu presidenpun dinilai melanggar konstitusi dan haus akan jabatan, ungkap Masinton.
Sebagai pejabat publik semestinya Luhut menyampaikan pernyataan secara terukur dan tidak melampaui kewenangannya sebagai Menko marves namun sepertinya Luhut tidak bergeming dengan pengakuannya terkait big data 110 juta warga yang menghendaki Jokowi tiga periode.
Dalam wawancaranya dengan awak media Ia (LBP) mengatakan tidak ada yang salah dengan keinginan warga tersebut,”ada data lalu kita usulkan ke DPR jika diterima kalau tidak diterima ya sudah, itulah demokrasi kita.
Banyak kalangan menilai peran Luhut melebihi presiden Luhut bagaikan seorang perdana menteri bahkan Haris Azhar menjulukinya sebagai “LORD LUHUT” para pengamat menilai Luhut sebagai menteri segala urusan yang lebih tahu ketimbang presiden. (red…)
