JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Perkembangan teknologi dan informasi diibaratkan seperti dua sisi mata pisau. Selain bermanfaat untuk mempererat komunikasi dan memudahkan penyebaran informasi, risiko terjadinya kejahatan siber pun meningkat. Seperti aksi kejahatan siber dilakukan oleh hacker Bjorka yang menyasar sejumlah data milik pemerintah maupun pribadi masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini.
Sederet aksi peretasan oleh Bjorka itu sempat menggemparkan dan menyedot perhatian publik. Masyarakat merasa khawatir dengan kebocoran data secara beruntun tersebut dan mendesak pemerintah untuk segera membendung aksi jahat hacker Bjorka.
Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin mengungkapkan rencana Badan Intelijen Negara (BIN) bakal merekrut anak-anak muda yang memiliki kemampuan di bidang IT untuk mencegah kejahatan siber hacker Bjorka yang saat ini banyak disorot.
“Iya tadi Bjorka di-omongin dalam rapat,” kata Nurul seusai rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan BINdi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Nurul mengatakan bahwa saat ini peretas-peretas tersebar banyak, tidak hanya Bjorka. Karena itu, Indonesia perlu melakukan pencegahan dari serangan peretas. Terlebih jika para peretas berniat membobol data baik milik pemerintah maupun kumpulan data pribadi milik masyarakat.
“Untuk menghadapinya juga, ya dipasang juga yang tadi saya bilang, anak-anak yang jago di bidang IT. Jadi mereka dididik untuk kerja sama dan juga dalam mendapatkan pelatihan-pelatihan dari cyber IT negara lain supaya update terus ilmunya,” ujar Nurul.
Di dalam rapat, Nurul memaparkan bahwa menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Indonesia merupakan pasar yang seksi untuk kejahatan siber. Pengguna ruang digital di dalam negeri mencapai 204 juta orang per Januari 2022. Sayangnya, sebagian besar pengguna tersebut tidak diikuti dengan disiplin melindungi data pribadi.
Di samping itu, dalam rapat BIN juga membahas pencegahan peretasan data menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Biasanya, data yang paling banyak bocor terjadi di Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“BIN juga punya program yang sangat komprehensif menurut saya, dan juga ini untuk peretasan data menjelang Pemilu 2024 di Kemendagri atau pun di KPU itu biasanya. Itu adalah institusi yang strategis yang biasanya terjadi kebocoran data menjelang pesta demokrasi,” ungkap Nurul. (Red-01)
