DETEKSIJAYA.COM – Pemilu serentak 2024 sudah di depan mata, berbagai isu politik pun sudah santer merebak. Sangat disayangkan, momentum pesta demokrasi ini kerap dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan informasi yang mengandung isu-isu menyesatkan guna menggiring opini dengan informasi seolah-olah benar tetapi faktanya adalah berita bohong.
Guna mengantisipasi penyebaran berita bohong atau hoaks di masyarakat, Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dinamika jelang Pemilu serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, untuk mengamankan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata.
“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” katanya, Selasa (10/1/2022).
Berdasarkan riset dari Kominfo, sebut Dedi, memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin masif di media sosial.
Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman, lancar dan bebas dari hoaks. “Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini, supaya kita bisa merumuskan tindakan kongkret pencegahan berita hoaks yang mengacaukan situasi, dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Untuk Polri, Dedi menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar Forum Group Discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas cara dan langkah memberi edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu 2024.
“Januari ini kami akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid. Kami harap Dewan Pers, asosiasi jurnalis dan wartawan ikut serta membantu memberi pemahaman kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers dalam kepemiluan.
Sedangkan Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan Pemilu 2024, dengan proyeksi akan ada 1.500 lebih pengaduan di 2023. Selain itu, pihaknya juga mengawasi penyebaran informasi dan berita Pemilu di media sosial.
“Baru saja dirilis bahwa Twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan. Namun tetap diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” katanya.
Dari perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan berharap media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.
“Semoga Pemilu 2024 damai dan sejuk,” tandasnya. (Red-01/*)
