JAKARTA| DETEKSIJAYA.COM – Dalam sebuah wawancara ekslusif KH. As’ad Said Ali menjelaskan terkait peta politik Afganistan ( EIA ), menurutnya, Afganistan merupakan negara yang kaya potensi mineral dan migas seperti negara tetangganya di Asia Tengah, utamanya Turkmesistan dan Uzbekistan yang merupakan bagian dari rangkaian sumber minyak yang dikenal dengan Kuwait Ring.
Tokoh intelektual NU ini menerangkan lebih jauh bahwa: Afganistan juga mempunyai posisi yang strategis berada ditengah antara Iran ( barat ) Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan / ex Soviet ( utara ), Xin Jiang / RRC ( timur ), India/ Kashmir ( tenggara ) , Pakistan ( selatan ).
Selama perang dingin Afganistan menjadi “buffer zone” yang menjadi pemisah antara Soviet dengan negara non komunis di selatan Afganistan yaitu India, Pakistan dan Iran. Atas dasar pertimbangan itulah, dalam perang dingin Soviet menduduki Afganistan pada 1980 – 1991 dan sekaligus sebagai ganti kehilangan sekutu dekatnya di Timur Tengah yaitu Mesir, setelah th 1978 menandatangani perjanjian camp David dengan Israel atas prakarsa AS.
Uni Soviet keluar dari Afganistan pada 1991 setelah kalah menghadapi Mujahidin Afganistan dan sukarelawan dari negara negara lain yang diorganisir oleh AS, Arab Saudi dan Pakistan. Setelah perang Afganistan usai, secara tidak disadari dari awal mereka menjadi jaringan terorisme internasional yang dipimpin oleh Osama bin Laden / OBL ungkap As’ad.
Masih menurut As’ad, Salah satu pemicunya karena AS melakukan invasi ke Iraq. Setelah Soviet keluar dari Afganistan para Mujahidin dengan bantuan AS mendirikan Republik Islam Afganistan ( RIA ) yang berkuasa dari 1991 sampai 1996. Karena perseteruan internal Mujahidin terkait korupsi dan menonjolnya peranan warlord, Taliban dipimpin Mullah Umar yang mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Emirat Islam Afganistan ( EIA ) yang berkuasa sampai 2001.
EIA hancur setelah AS dan sekutu Baratnya menyerbu Afganistan dan kemudian mengembalikan kekuasaan kepada RIA yang berkuasa hingga Agustus 2021. Kini setelah AS hengkang dari Afganistan, EIA berkuasa kembali tetapi hingga akhir januari 2022 belum ada satupun negara yang memberikan pengakuan.
Publik bertanya, faktor apa yang melatar belakanginya ? Jawaban terhadap soal tersebut hanya dapat diketahui dari faktor strategis yang mungkin menjadi latar belakangnya.
Hampir semua negara khususnya negara-negara penganut liberalisme mensyaratkan terbentuknya pemerintahan yang inklusif dan penghormatan HAM. Tentu saja mustahil bagi EIA dapat memenuhi tuntutan tersebut ditengah hancurnya struktur pemerintahan dan sarana ekonomi termasuk sistem perbankan dan ekonominya.
Pemulihan atau normalisasi dasar kehidupan sosial dan ekonomi seharusnya menjadi prioritas. Namun EIA telah menunjukkan kapasitasnya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta memerangi ISIS secara serius. Tuntutan dari dunia agar EIA memenuhi tuntutan yang terkait dengan terealisirnya komitmen HAM secara instan rasanya tidak didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi lebih didasarkan pada tekanan politik / diplomatik.
Dunia semestinya menyadari didalam internal EIA sedang bertarung dua kekuatan yang sedang bersaing , moderat ( Akhundzada ) vs radikal ( Hakkani ). Dan dalam periode 5 bulan mulai tampak kecenderungan moderasi sikap seperti pernah dikemukakan dalam tulisan sebelumnya.
Norwegia melakukan langkah positif dengan menyelenggarakan dialog antara delegasi EIA dengan masyarakat Afganistan yang berada diperantauan minggu yang lalu. Indonesia juga sudah dua kali mengirim bantuan kemanusiaan ke Afganistan suatu hal pantas mendapat apresiasi. Yang paling mendesak adalah upaya pencairan asset Afganistan yang dibekukan di bank bank Amerika dan Eropa.
Dibalik keraguan dunia internasional atau kehati hatian terhadap perubahan sikap Taliban, terbaca adanya kepentingan besar yang dipertaruhkan dilihat dari kepentingan negara negara yang dewasa ini sedang bersaing khususnya AS / EROPA , RRC dan Rusia. Dalam pertemuan di Shanghai pada 28 Oktober 2021, RRC, Rusia,Iran dan Pakistan sepakat untuk tidak menjadi negara yang pertama mengakui EIA.
Ada aspek sangat strategis yang terkait dengan posisi Afganistan yang kelak akan menguasai jaringan rel kereta api yang menghubungkan antara Uzbekistan dan Turkenistan melalui Afganistan kemudian melewati Iran menuju pelabuhan chabahar yang bermuara di samudra Hindia.
Disamping itu melalui bumi Afganistan pula, sedang dibangun jaringan rel kereta dari wilayah Xin Jiang ke – Afganistan terus ke Pakistan bermuara di pelabuhan Gwadar, Pakistan. Jalur ini akan dibangun oleh RRC , sedangkan jaringan rel kereta api dari Asia Tengah – Afganistan- Iran ( Chabahar ):dirancang oleh India yang secara diam-diam melibatkan pihak Amerika Serikat.
Dua jaringan rel kereta api tersebut mengingatkan kita pada upaya Rusia sejak dulu untuk mendapatkan pelabuhan bebas es atau “Warm Water Policy”.
“AS / Barat dan Rusia jelas mempunyai kepentingan ekonomi yang besar terutama atas pemanfaatan pelabuhan Chabahar. Hal ini jelas ada kaitannya dengan kepentingan strategis masing masing dalam persaingan AS dan Uni Soviet.
Demikian pula RRC menyadari sensitivitas proyek pelabuahan laut Gwadar mengingat Pakistan adalah sekutu AS,” kata mantan Wakabin ini, Sabtu, 29/01/2022.
Ia melanjutkan, Terlepas dari masalah diatas, AS, Rusia dan RRC mempunyai kepentingan bersama atas konsistensi politik EIA terhadap ISIS.Ketiganya berkepentingan agar EIA bersedia bekerjasama dalam mencegah ISIS dan juga AL Qaeda menggunakan wilayah Afganistan untuk melakukan serangan teror atau menjadi pangkalan kelompok teror atau kelompok separatis di uzbekistan, Turkenistan dan Uighur.
Sejauh ini EIA belum bersedia menandatangani kerjasama dengan AS dalam memerangi ISIS. Ini salah satu hal yg perlu dicari jalan keluarnya. “Atas dasar penalaran singkat diatas, tidak salah pendapat para pemimpin EIA yang menghendaki negara yang berpenduduk muslim yang membuka hubungan diplomatik terlebih dulu. Dan lebih khusus lagi pimpinan EIA mengharapkan negara mayoritas penduduknya muslimlah yang “paling awal memulai” , katanya, “dampaknya akan sangat besar” . Sebaliknya tidak mudah meminta ketiga negara besar tersebut yang memulai hubungan diplomatik karena sensitivitas hubungan diatas,”tutup As’ad beberapa hari lalu di kantornya.
Bs
