Jakarta, DETEKSIJAYA.COM – Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung (FORSIMEMA) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan Hukum di Era Digital”, Sabtu (15/2/2025). Acara ini, dihadiri oleh puluhan awak media serta dua narasumber muda yang ahli di bidang hukum.
Ketua FORSIMEMA-RI, Syamsul Bahri, dalam sambutannya menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan wartawan hukum, khususnya anggota FORSIMEMA-RI, tentang peran Mahkamah Agung (MA) dalam mewujudkan keadilan hukum di tengah perkembangan teknologi digital.
“Saya berharap diskusi ini dapat meningkatkan kualitas kita sebagai wartawan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peran Mahkamah Agung dan bagaimana Mahkamah Agung dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan bahwa diskusi juga akan membahas bagaimana keputusan hukum dan proses administrasi yang dilakukan oleh pengadilan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, baik di tingkat Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), hingga MA.
Di samping itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang supremasi keadilan hukum yang sesungguhnya, mengingat MA adalah benteng terakhir bagi keadilan masyarakat.
Dr. Aturkian Laia, SH, MN, CFHA, C.MPB, CHA, CEFT, C.Med, salah satu narasumber dalam diskusi, menyampaikan bahwa MA bukan hanya sebuah lembaga hukum, melainkan juga diisi oleh hakim-hakim yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan.
Ia menambahkan bahwa MA mengawasi semua pengadilan di Indonesia, mulai dari PN, PTUN, PA, hingga PT, dan berperan dalam memberikan pemahaman hukum yang berlandaskan moral, etika, dan keadilan.
“Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman hukum yang sesungguhnya, selalu mengedepankan moral, etika, dan keadilan,” ungkapnya.
Dalam sesi diskusi, pentingnya integritas hakim dalam mengambil keputusan juga menjadi sorotan, baik untuk perkara pidana maupun perdata, termasuk yang dilaksanakan dalam sidang online. Dr. Aturkian menegaskan bahwa keadilan tidak akan terpengaruh oleh format sidang, asalkan hakim tetap berpegang pada hati nurani dan integritasnya.
Sementara itu, narasumber lainnya, Dr. Fetrus, SH, MH, C.Med, CTA, C.MPB, mengungkapkan bahwa keadilan hukum di era digital membutuhkan pendekatan yang berbeda. “Keadilan hukum di era digital memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang teori keadilan dan bagaimana mengaplikasikannya dalam praktek hukum,” ujar Dr. Fetrus.
Budi S.S., Pimred/Penanggung jawab Matra Media Group, turut memberikan pandangannya mengenai sinergi antara MA dan media. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum serta kerja sama antara MA, media, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai keadilan hukum.
“Mahkamah Agung harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, serta bekerja sama dengan media dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang keadilan hukum,” pungkas Budi.
Diskusi ini memberikan gambaran tentang bagaimana kolaborasi antara lembaga peradilan dan media dapat menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan adil di tengah era digital yang terus berkembang. (Ramdhani)
