DETEKSIJAYA.COM – Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono memastikan seluruh jajarannya akan bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada anggota TNI yang ketahuan berpolitik praktis.
“Waktu mulai saya fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya, saya akan konsisten untuk itu,” kata Yudo di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Yudo mengatakan, pihaknya akan menindak tegas dengan menggunakan perangkat hukum yang ada kepada anggota TNI yang nakal dan terbukti melanggar sikap netralitas.
“Kita kan punya perangkat hukum, ada Pom TNI, Pomal, Pomad, ada Pomau. Ya sudah mekanisme itu saja, saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tetap tegakan hukum. Kalau memang kena pidana ya pidana. Jadi prajurit-prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kita kenakan sanksi hukum,” tegasnya.
Yudo menambahkan, TNI akan berupaya sekuat mungkin agar tak ada seorangpun prajurit TNI yang bersikap berat sebelah dalam mengawal pesta demokrasi mendatang. Menurutnya, TNI memiliki perangkat intelijen untuk memastikan jajarannya di wilayah tetap netral dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
“Kan kta punya intelijen. Kita punya perangkat intelijen untuk itu. Selama ini juga netral terus kan dari dulu TNI? Kalau ada oknum, ya pasti akan kita proses hukum. Jadi, nggak perlu diragukan lagi. Saya kira di dalam sejarah TNI, sejak pemilu pertama sampai kemarin, kan semua, kami kan netral,” ujarnya.
Selain itu, Yudo menambahkan, TNI bersama Polri segera menginventarisasi daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
“Sekarang ini belum, masih kondusif sekarang. Nanti menjelang pemilu, baru sesuai permintaan Polri. Kami akan mem-back up pasukan kami yang diperlukan. Tentunya, daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan dan sebagainya diperkuat. Nanti tergantung Polri,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada TNI-Polri agar bersikap netral dan tidak terjerumus ke dalam politik praktis. Hal ini, disebutkan Presiden Jokowi, menjadi salah satu aspek penting dalam upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024.
“Perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak Berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang panting sibuk ke sana ke sini (saling menyalahkan). Salah siapa ini salah siapa ini,” katanya saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda.
“Saya minta betul-betul memiliki (kepekaan) tahun ini, sudah masuk tahun politik. Saudara-saudara harus bisa menjaga situasi kondusif, menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik, namanya politik identitas,” tegas Presiden Jokowi. (Red-01/*)
