DETEKSIJAYA.COM – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membalas komentar miring yang dilontarkan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan soal subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil, yang dinilai tidak tepat.
Menurut Luhut, kebijakan untuk mendukung adopsi kendaraan listrik sudah berdasarkan studi yang komprehensif. Hampir seluruh negara di dunia menggalakkan pengembangan kendaraan listrik, tidak hanya Indonesia. “Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga,” katanya di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Luhut berujar, dirinya siap menjelaskan manfaat kebijakan terkait pengembangan mobil listrik tersebut. Bahkan, dia mengatakan siapa pun yang berkomentar soal kebijakan itu agar mendatanginya langsung.
“Siapa yang berkomentar, saya enggak tahu itu. Nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin bahwa itu enggak ada, enggak benar omongannya itu,” ujar Luhut.
Untuk diketahui, sebelumnya Anies Baswedan dalam pidatonya saat menghadiri acara deklarasi dukungan dari Relawan Amanat Indonesia (Anies) di Jakarta pada Minggu (7/5/2023), mengkritik kebijakan pemerintah yang akan menggalakan subsidi mobil listrik bagi masyarakat.
Menurut Anies, tak tepat jika pemerintah berusaha menekan emisi dan kemacetan dengan memberikan subsidi agar masyarakat bisa membeli mobil listrik pribadi secara murah.
Anies mengklaim, selain akan menambah kemacetan di jalan, mobil listrik justru mengeluarkan emisi yang lebih banyak ketimbang bus konvensional.
“Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anies menyebut bus konvensional lebih efektif lantaran mampu mengangkut penumpang lebih banyak ketimbang mobil listrik pribadi.
“Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit,” ujarnya.
Anies kemudian menjelaskan, berdasarkan pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalanan. Semestinya, kata dia, pemerintah mendorong agar sumber daya disalurkan untuk sektor yang bermanfaat nyata bagi masyarakat.
“Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak,,” katanya. (Red-01/*)
