DETEKSIJAYA.COM – Mahkamah Agung (MA) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pelatihan Paralegal Academy kepada 300 peserta yang terdiri dari Kepala Daerah dan Lurah.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi mengatakan, pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepala desa dan lurah dalam menyelesaikan konflik yang ada di desanya.
“Pelatihan Paralegal Academy ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi,” ucap Sobandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5/2023).
Menurutnya Penyelesaian konflik secara kekeluargaan di antara para pihak tentunya dapat menghasilkan berbagai opsi penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Bahkan hal ini juga sejalan dengan asas restorative justice ketika penyelesaian konflik secara kekeluargaan tersebut melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula,” ungkap Sobandi.
Ia mengaku, dari 765 peserta yang mendaftar, sebanyak 565 peserta yang lulus seleksi administrasi dan akhirnya sebanyak 300 peserta yang berhasil melewati tahap seleksi audisi.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof. Dr Widodo Ekatjahjana menyatakan Paralegal adalah satu diantara solusi layanan hukum dan bantuan hukum di masyarakat.
Keterlibatan masyarakat sebagai Paralegal adalah bagian dari mewujudkan hadirnya Negara Hukum ditengah-tengah masyarakat. Apalagi Paralegal yang sehari hari dikenal, dibutuhkan dan berada di masyarakat. Seperti kepala desa dan lurah..
“Sehingga, membentuk Paralegal yang berlatar belakang kepala desa, lurah, atau sebutan lainnya sebagai Non Litigation Peacemaker adalah wujud nyata pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia,” kata Widodo.
Mantan Ketua Pengadilan Denpasar itu mengharapkan kepala desa dan lurah mampu menjadi wadah konsultasi bagi warganya yang berhadapan dengan hukum, serta mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang terjadi.
“Salah satunya dengan mengedepankan asas restorative justice, tanpa perlu melibatkan penegakan hukum melalui jalur litigasi. Penegakan hukum secara litigasi diharapkan menjadi solusi terakhir ketika upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat ditempuh,” pungkasnya. (Nando)
