DETEKSIJAYA.COM – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD angkat bicara soal penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan penangkapan tersebut murni bagian dari upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka.
“Penangkapan ini murni merupakan langkah penegakan hukum yang sudah lama didiskusikan dan selalu tertunda, karena Lukas menyatakan diri dan dinyatakan oleh dokter bahwa sedang sakit. Jadi, ini sama sekali tidak ada kepentingan selain urusan hukum,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (11/1/2023).
Untuk itu, Mahfud mengimbau semua pihak dapat memahami hal tersebut dan tidak lagi mempertentangkan antara penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Apalagi, lanjut dia, penanganan kasus Lukas Enembe sudah dilakukan secara terbuka oleh KPK.
“Kasusnya sudah terbuka, terang benderang masalahnya apa, sudah diumumkan oleh KPK. Oleh karena itu, semua pihak supaya memahami ini, jangan lagi dipertentangkan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM,” tandasnya.
Mahfud meminta agar semua pihak bisa menahan diri dan memahami penegakan hukum sehingga tidak melakukan langkah-langkah destruktif atas nama pembelaan terhadap Lukas Enembe.
“Oleh sebab itu, saya minta kepada yang lain-lain supaya tidak melakukan langkah-langkah destruktif, misalnya atas nama pembelaan dan sebagainya, lalu melakukan perusakan-perusakan. Hukum akan ditegakkan kepada siapa pun tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Mahfud menyebut Pemerintah pun mengapresiasi tindakan KPK yang telah menangkap lukas Enembe dan membawanya ke Jakarta.
Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan pejabat sementara di Papua untuk menggantikan Lukas Enembe.
“Ya, sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya, Pemerintah tidak boleh macet. Pemerintahan harus tetap jalan,” ujarnya.
Menurut Mahfud, langkah-langkah yang diambil pemerintah dipastikan sesuai peraturan perundang-undangan. Dia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan menteri-menteri terkait serta dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk memastikan pemerintahan Papua berjalan normal.
“Kami sudah rapat, nanti ditunggu saja langkah berikutnya,” tutupnya. (Red-01/*)
