JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Pemerintah resmi melakukan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp12,4 triliun, agar lebih tepat sasaran selama empat bulan ke depan.
“Dengan pengalihan itu, maka akan ada penyesuaian harga BBM subsidi yang resmi terhitung pukul 14.30 pada Sabtu (03/09/2022). BLT itu khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, mengingat selama ini subsidi BBM banyak dinikmati oleh yang mampu,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (03/09/2022).
Presiden mengungkapkan, BLT sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta masyarakat miskin. Dengan masing-masing bantuan yang diberikan sebesar Rp150 ribu setiap bulan. “Bantuan itu akan diberikan selama empat bulan ke depan, dari mulai September 2022,” kata Presiden.
Kemudian, pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan syarat gaji maksimal mencapai Rp3,5 juta. Dalam bentuk bantuan upah yang akan diberikan kepada pekerja sebesar Rp600 ribu.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan sebanyak 2 persen dari dana transfer umum daerah sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum. Sasarannya adalah angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Saya telah meminta dan memerintahkan kepada Pemda untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum untuk bantuan angkutan umum,” kata Presiden.
Untuk memastikan penyaluran BLT tersebut tepat sasaran, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.
“Kami perbaiki setiap bulan, jadi di undang-undang itu sebetulnya satu tahun dua kali, tapi karena kondisi perubahan di daerah itu cukup pesat maka kita melakukan perubahan (DTKS) setiap bulan,” kata Risma dalam keterangannya di kesempatan yang sama.
Risma menyampaikan, pembaharuan DTKS dilakukan berdasarkan masukan dari pemerintah daerah. Masyarakat pun dapat memberikan masukan melalui menu ‘Usul dan Sanggah’ pada aplikasi Cek Bansos (https://cekbansos.kemensos.go.id}. Atau masyarakat juga dapat menghubungi command center Kementerian Sosial di nomor telepon 021-171.
Ia menambahkan, pihaknya memiliki sekitar 70 ribu pendamping di seluruh Indonesia untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data penerima bansos di lapangan. BLT BBM dengan alokasi anggaran Rp12,4 triliun ini akan disalurkan kepada KPM masing-masing sebesar Rp600 ribu.
“Kita berikan dalam dua tahap. Jadi per tahapnya Rp300 ribu. Kita berikan per September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan (tahap) yang kedua,” ujarnya.
Risma jmenyampaikan, dalam penyaluran BLT BBM pihaknya juga siap melakukan ‘jemput bola’ untuk memfasilitasi para penerima bantuan yang kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke kantor pos. (Red-01)
