JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Pajak adalah unsur utama untuk membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi, sistem hukum perpajakan di negara ini saat ini menghadapi berbagai masalah serius berkaitan dengan keadilan dan efektivitas penegakan hukum.
Pandangan ini disampaikan oleh Ihza Alfarizi, seorang mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang sedang menjalani Semester 6. Ia menekankan bahwa reformasi hukum pajak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan zaman dan menciptakan keadilan sosial yang sesungguhnya.
Masalah ini terjadi dalam konteks hukum perpajakan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta peraturan-peraturan yang berkaitan. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dan transaksi internasional memerlukan adanya regulasi perpajakan yang lebih fleksibel agar tidak kehilangan potensi penerimaan pajak dari sektor digital.
isu utama yang perlu perhatian adalah ketidakadilan dalam penerapan pajak, di mana masyarakat dari kalangan menengah ke bawah biasanya lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban, sedangkan mereka yang berpenghasilan tinggi sering kali mengambil keuntungan dari celah-celah hukum untuk menghindari kewajiban mereka.
Sebagai solusinya, Ihza Alfarizi mengusulkan untuk melakukan reformasi hukum pajak yang fokus pada keadilan sosial dan kepastian hukum. Reformasi ini bisa dilakukan dengan memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan, menciptakan sistem perpajakan digital yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pajak agar mereka memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa.
Ihza menekankan bahwa pajak bukan hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi aktif warga dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu, negara perlu memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam kebijakan perpajakan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini dapat tumbuh. *Ihza
