JAKARTA | DETEKSIJAYA.COM – Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dugaan adanya kecurangan di pemilu 2024 mendatang telah memicu kontroversi, bahkan dugaan itu dinilai justru bisa menjadi bumerang bagi partai Demokrat.
Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada wartawan, Minggu (25/9).
Pasalnya, menurut Adi, pernyataan SBY terkait dugaan adanya kecurangan itu masih bersifat asumsi dan tidak bisa dibuktikan.
“Sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa,” katanya.
Adi mengungkapkan bahwa kecurangan pemilu di masa pemerintahan SBY pada tahun 2009 itu sendiri pernah terjadi. Hal itu bahkan menurutnya dibuktikan dengan adanya permasalahan terkait Daftar Pemilih Tetap atau DPT.
Sebab, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi pilpres saat itu. Terlebih, lanjutnya, bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut.
“Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal, lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara,” jelasnya.
Di samping itu, Adi juga berpendapat, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) yang mengklaim 70 sampai 80 persen pembangunan di era presiden Joko Widodo merupakan hasil kinerja ayahnya (SBY) itu salah kaprah.
Menurutnya di masa pemerintahan SBY justru beberapa proyek banyak yang mangkrak. “Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY, terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua,” kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negara (UIN) Jakarta itu.
Hal senada sebelumnya juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Dikutip dari kompas.com, Yunarto mengatakan, pernyataan SBY soal potensi kecurangan di pemilu 2024 dapat menurunkan kredibilitas pemilu, padahal tak disertai data.
“Yang saya sayangkan satu, statement dari seorang mantan presiden ketika mengeluarkan sebuah pernyataan yang berpotensi mengguncang stabilitas politik atau menurunkan kredibilitas dari Pemilu 2024 itu harusnya disertai data,” katanya.
Menurut Yunarto, masyarakat akan sangat berterima kasih seandainya ucapan SBY disertai dengan data konrkit soal tanda-tanda kecurangan Pemilu 2024. Memang, akunya, segala potensi kecurangan dalam pemilihan harus diwaspadai demi proses demokrasi yang lebih baik.
Namun, pada kenyataannya, SBY hanya melemparkan rumor tanpa rujukan dan bukti yang jelas, akibatnya pernyataan SBY itu tidak hanya bisa menurunkan kredibilitas pemilihan, tetapi juga berpotensi memunculkan lagi isu penundaan pemilu, bahkan perpanjangan masa jabatan presiden.
Masih, terkait tudingan yang dilontarkan SBY itu, mantan politikus Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika ikut buka suara. Menurut Gede Pasek, pernyataan SBY soal potensi kecurangan di Pemilu 2024 mempunyai motif politis.
Sebab, kata dia, ayahanda Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menilai dalam parameter jika anaknya tidak menjadi capres atau cawapres, maka ada kecurangan dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Parameter yang terukur itu harus dibuktikan secara yuridis. Ini konteks yang disampaikan itu soal kemungkinan gagal anaknya jadi pasangan capres-cawapres, terlebih publik membaca soal itu,” kata Gede Pasek.
Ia juga menilai, figur AHY sebagai tokoh di pilpres 2024 kurang kuat. Sebab, AHY tidak mempunyai jam terbang yang mumpuni dalam memimpin sebuah negara, bahkan elektabilitas AHY saat ini terbilang masih rendah.
Diberitakan, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Oleh karenanya, SBY mengatakan dirinya harus turun gunung.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022) lalu.
Berdasarkan informasi yang ia terima, SBY menyebutkan bahwa Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka, dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” sebut SBY.
Namun demikian, presiden keenam RI tersebut tidak merincikan siapa pihak yang ia maksud sebagai “mereka” itu. (Red-01)
