DETEKSIJAYA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Meranti pada Kamis (6/4/2023) malam.
Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam OTT kali ini pihaknya telah mengamankan Bupati Muhammad Adil bersama beberapa pejabat Meranti lainnya.
“Benar, tadi malam, (Kamis 6/4/2023), tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau,” jelas Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023).
Ali mengungkapkan bahwa tim dari KPK saat ini masih terus bekerja melakukan pengusutan dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.
Hanya saja, dia belum menyampaikan soal siapa saja pihak lainnya yang diamankan KPK di luar Bupati Muhammad Adil dalam OTT kali ini. Ali hanya memastikan, KPK bakal transparan dalam menyampaikan perkembangan dari OTT kali ini ke masyarakat.
“Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat,” katanya.
Diketahui, Nama Bupati Meranti Muhammad Adil sempat viral pada November lalu gegara pernyataannya yang kontroversial mengkritik pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dia memprotes soal Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti karena merasa uang yang diberikan Kemenkeu tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang diambil di wilayahnya tersebut.
Kekecewaan sekaligus kemarahan disampaikan Adil saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah Se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis, 8 Desember lalu.
Lantaran merasa emosi, Adil menyebut pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan karena upayanya menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas soal pembagian DBH itu tak berhasil.
“Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ini orang keuangan ini isinya iblis atau setan?” ujarnya.
Karena pernyataannya yang menghebohkan itu, Adil pun mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Adil diminta menjaga etika berkomunikasi selaku pejabat publik.
Kemudian, Kemendagri pun menggelar mediasi antara Bupati Muhammad Adil dengan Kemenkeu pada Selasa, 20 Desember 2022. (Red-01/*)
