DETEKSIJAYA.COM – Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang berlokasi di perkampungan Tanah Merah, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) bagaikan petaka bagi masyarakat kawasan Jakarta.
Akibat insiden tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada sejumlah 17 korban jiwa dan 47 jiwa sedang dalam penanganan tim medis di rumah sakit.
Tak pelak, kejadian ini pun langsung membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar mencari solusi terkait insiden kebakaran tersebut. Ia memerintahkan Erick Thohir dan Heru Budi untuk merelokasi tempat tinggal warga yang terdampak insiden tersebut.
“Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang, terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi,” ujarnya saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Jakarta Utara bersama Menteri BUMN dan Pj Gubernur DKI Jakarta pada Minggu (5/3/2023).
Menurut Presiden Jokowi, permukiman warga yang berlokasi di sekitar Depo Pertamina merupakan zona bahaya. Oleh karena itu, dia menginstruksikan Menteri BUMN untuk mengevaluasi dan melakukan audit lokasi-lokasi Depo Pertamina lainnya yang menyimpan bahan bakar.
“Zona ini memang harusnya zona air entah dibuat sungai, entah harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang di dalamnya sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan permukiman penduduk,” katanya.
Merespons perintah Presiden Jokowi tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir berjanji, pihaknya akan mengkaji sistem pengamanan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM), karena merupakan bagian dari objek vital negara.
“Sesuai arahan Presiden kami akan kaji kembali aspek keamanan semua instalasi Depo BBM agar insiden seperti di Plumpang tidak terjadi lagi,” ucap Erick.
Sementara, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, ada dua opsi yang sekiranya bisa diambil untuk jangka panjang. Yakni merelokasi warga yang tinggal di sekitaran Depo Pertamina, atau menggeser lokasi Depo itu sendiri agar tidak terlalu dekat dengan warga.
“Apakah depo yang akan digeser, atau masyarakat yang direlokasi,” ujarnya.
Heru mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi para penyintas di pengungsian dalam berbagai aspek, mulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan mental. Dengan harapan, proses pemulihan korban bisa berjalan lancar.
“Kami juga terus mendampingi para penyintas di pengungsian serta proses pemulihannya agar dapat kembali seperti sedia kala,” pungkasnya.
Dilansir dari pikiran-rakyat.com, permasalahan mengenai permukiman warga di Tanah Merah itu sebenarnya pernah disinggung oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2016 silam. Pada saat itu, dia mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik.
Apalagi, Anies Baswedan kala itu berencana untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah. Menurut Ahok, tanah yang diduduki warga itu merupakan aset milik PT Pertamina (Persero), dan seharusnya tidak boleh ditinggal warga.
Ahok mengatakan, permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah. Mengingat, tanah itu milik Pertamina, sehingga tidak bisa serta-merta berpindah tangan kepada warga.
Ahok juga mengingatkan, jangan sampai data yang diterima Anies Baswedan keliru. Pasalnya, hal itu akan membuat janji politik yang telah terucap sulit untuk direalisasikan. (Red-01/*)
