DETEKSIJAYA.COM – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin turut menyoroti kasus kepemilikan harta fantastis mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo dan kasus penganiayaan yang melibatkan anak Rafael, Mario Dandy Satriyo.
Dia berharap semoga hal itu tidak memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pajak dan dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak. Pasalnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah melakukan langkah tegas terkait kasus tersebut.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, pihak terkait sudah dicopot dari jabatannya, sedangkan kasus penganiayaan sudah diperiksa secara hukum.
“Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian hal seperti itu menjadi isu dan menimbulkan ketidakpercayaan (membayar) pajak,” katanya dalam video YouTube yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden dikutip pada Minggu (5/3/2023).
Saat ini, menurut Wapres Ma’ruf Amin, Kemenkeu telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan bahkan melalui digitalisasi.
“Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya,” sebutnya.
Tak hanya itu, lanjut Wapres Ma’ruf Amin, Kemenkeu juga telah memecat pejabat Ditjen Pajak yang bermasalah tersebut dan hartanya juga diperiksa oleh instansi yang berwenang.
“Langkah itu, antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan,” ungkapnya.
Sehingga, kata dia, meski di dalamnya terdapat kasus, namun bukan berarti boleh menjadi alasan masyarakat untuk tidak membayar pajak.
Pada dasarnya, Wapres Ma’ruf Amin menyepakati apabila ada tuntutan masyarakat agar Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, apabila tuntutan tersebut sampai enggan membayar pajak, menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang tidak benar.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyesalkan adanya seruan dan narasi setop bayar pajak yang beredar di media sosial pasca kasus harta kekayaan dan gaya hidup mewah Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya terungkap. Mmnurutnya, seruan dan narasi tersebut sangatlah tidak bijak.
“Kalau ada narasi setop bayar pajak, saya pikir itu sangat tidak bijak,” ujar Alex kepada wartawan di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).
Alex menegaskan, tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk mengingkari kewajibannya. Dia memastikan KPK akan terus mendampingi Direktorat Pajak Kemenkeu untuk mengelola setoran dari masyarakat.
“KPK tetap mendukung Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Orang bijak tentu taat pajak,” tandasnya. (Red-01/*)
