
JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Dr. Ahyar Parmika, mengungkapkan sejumlah strategi dalam mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Mulai dari persoalan kelengkapan administrasi, pembuktian kepemilikan objek, keterbatasan biaya perkara, hingga potensi perlawanan saat eksekusi di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Ahyar saat menjadi narasumber dalam podcast PODIUM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) bertema Eksekusi Putusan Perdata, Tantangan dan Solusinya, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ditjen Badilum, Senin (16/11/2026).
Menurut Ahyar, keberhasilan pelaksanaan eksekusi tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum putusan pengadilan, tetapi juga membutuhkan ketelitian administrasi, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan teknis dan personel.
Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah ketidaklengkapan dokumen permohonan eksekusi, terutama bukti kepemilikan aset milik pihak yang diwajibkan melaksanakan putusan atau termohon eksekusi.
Persoalan ini kerap muncul ketika pemohon mengajukan penyitaan tanah maupun kendaraan untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang.
Ahyar menegaskan, pengadilan harus memastikan terlebih dahulu bahwa objek yang dimohonkan untuk disita benar-benar merupakan milik termohon eksekusi. Verifikasi dapat dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk objek tanah serta Samsat untuk kendaraan bermotor.
“Pengadilan negeri sebelum meletakkan sita eksekusi harus memastikan betul-betul bahwa objek yang mau kita sita adalah milik termohon,” tegasnya.
Biaya Eksekusi Jadi Kendala Perkara PHI
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Menurut Ahyar, pekerja yang telah memenangkan perkara terkadang masih menghadapi kesulitan untuk memperoleh haknya karena keterbatasan biaya eksekusi.
Tahapan penyitaan, penilaian aset, hingga pelelangan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri, terutama bagi pekerja yang memperjuangkan hak pembayaran dari perusahaan.
“Hampir 40% perkara PHI di pengadilan itu prodeo, sisanya beracara dengan biaya sendiri. Terkadang nilai gugatan dengan biaya perkaranya hampir sama,” ungkapnya.
Sebagai salah satu solusi yang diterapkan dalam praktik, Ahyar menjelaskan adanya mekanisme permohonan pemblokiran rekening perusahaan yang menjadi termohon eksekusi. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pemenuhan kewajiban pembayaran hak pekerja sesuai amar putusan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Pentingnya Pemeriksaan Objek Eksekusi
Ahyar juga menyoroti pentingnya tahapan constatering, yaitu pemeriksaan dan pencocokan kondisi objek eksekusi di lapangan dengan objek sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.
Apabila ditemukan perbedaan mendasar terkait letak, batas, maupun luas tanah, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan untuk menentukan apakah eksekusi dapat dilaksanakan.
Namun, apabila perubahan hanya berupa pembangunan atau penambahan bangunan di atas objek yang telah diputuskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menghalangi pelaksanaan eksekusi.
Menjawab pertanyaan host mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh pemohon apabila terjadi perubahan kondisi objek, Ahyar menjelaskan bahwa pemohon dapat mengajukan gugatan baru dengan mendasarkan pada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde (BHT).
“Solusinya bisa mengajukan gugatan baru berdasarkan putusan yang sudah BHT agar amar putusannya dapat dilaksanakan sesuai keadaan yang baru,” jelasnya.
Belajar dari Eksekusi Kawasan Hotel Sultan
Dalam perbincangan tersebut, pengalaman pelaksanaan eksekusi kawasan Hotel Sultan di Jakarta juga menjadi salah satu contoh kompleksitas eksekusi putusan perdata.
Ahyar menceritakan, banyaknya bangunan, penghuni, serta barang-barang yang harus dipindahkan membuat proses pengosongan kawasan tersebut tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam satu hari.
Setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan eksekusi yang membutuhkan waktu lebih dari satu hari dapat dilakukan secara bertahap.
“Berdasarkan koordinasi dengan pimpinan Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka eksekusi yang tidak dimungkinkan dilaksanakan satu hari dapat dilaksanakan beberapa hari,” ujarnya.
Dalam praktiknya, hari pertama difokuskan pada pengosongan orang dan penguasaan objek. Sementara itu, pemindahan barang dilakukan secara bertahap selama kurang lebih satu bulan, meliputi pendataan, pengemasan, pengangkutan, hingga penyimpanan di gudang.
Ahyar menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi harus tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan memperhatikan hak dan keselamatan pihak yang terdampak.
Karena itu, pemohon eksekusi perlu mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal sementara bagi penghuni yang terdampak, gudang penyimpanan barang, serta tenaga pengangkut yang memadai.
“Pelaksanaan eksekusi itu humanis, betul-betul terlindungi termohon dan barang-barang termohon tidak rusak,” tegasnya.
Selain kesiapan teknis, kekompakan petugas dan koordinasi dengan aparat keamanan juga menjadi faktor penting. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perlawanan maupun gangguan selama proses eksekusi berlangsung.
Menutup perbincangan, Ahyar mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi tidak semata-mata diukur dari terlaksananya pengosongan atau penyitaan objek. Lebih dari itu, eksekusi harus mampu memastikan putusan pengadilan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan tata kelola pelaksanaan eksekusi yang baik, transparan, dan akuntabel, putusan perdata tidak hanya sebatas putusan, tetapi benar-benar dilaksanakan sehingga memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan,” pungkasnya. (Ramdhani)












































