
JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Bela Negara Republik Indonesia (DPW FBN RI) DKI Jakarta, Andi Muhammad Said Chalik, S.E., M.M., melaporkan dugaan penggunaan surat palsu dalam perkara gugatan perdata Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
Laporan tersebut berkaitan dengan dokumen Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang sebelumnya digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam gugatan perdata senilai Rp5,56 miliar.
Chalik mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Minggu (15/11/2026) untuk menyampaikan laporan berdasarkan surat kuasa khusus dari James Tono selaku pihak Tergugat I dalam perkara perdata tersebut.
Laporan itu telah diterima dan tercatat dengan nomor LP/B/3368/XI/2026/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya, tertanggal 15 November 2026.
Dalam proses pelaporan, Chalik menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian. James Tono turut hadir bersama sejumlah pengurus DPW FBN RI DKI Jakarta.
Chalik mengatakan, laporan tersebut ditempuh untuk meminta kepastian hukum terkait asal-usul, keaslian, dan penggunaan dokumen yang sebelumnya dicantumkan sebagai alat bukti dalam persidangan.
“Kami memandang persoalan ini perlu ditelusuri secara serius dan objektif. Jangan sampai dokumen yang belum jelas asal-usul dan keasliannya digunakan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan bernilai miliaran rupiah. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh fakta dan bukti secara profesional,” ujar Chalik.
Bukti P-5 Sempat Dinyatakan Hilang, Kemudian Dicabut
Persoalan bermula dari penggunaan Bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026 yang diajukan Sally Chandra melalui kuasa hukumnya dalam gugatan perdata terhadap James Tono.
Dokumen tersebut menjadi perhatian karena dikaitkan dengan klaim penalti sebesar 100 kali lipat, dengan nilai tuntutan mencapai Rp5.565.315.000.
Dalam angka 19 halaman 6 surat gugatan disebutkan bahwa pembatalan kesepakatan secara sepihak oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat dikenakan penalti oleh investor sebesar 100 kali lipat dari dana yang telah digunakan.
Namun, keberadaan dokumen tersebut kemudian menjadi persoalan dalam persidangan.
Pada sidang 29 Oktober 2026, kuasa hukum Penggugat, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., bersama Muhammad Husnul Harizi, S.H., C.MSP., disebut menyampaikan bahwa Bukti P-5 hilang atau terselip dan masih dalam pencarian.
Selanjutnya, dalam persidangan 12 November 2026, Dr. Andi Widiatno Hummerson menyatakan mencabut Bukti P-5 tersebut.
Perubahan keterangan mengenai keberadaan dokumen hingga akhirnya dicabut menjadi salah satu hal yang menurut pelapor perlu diklarifikasi oleh penyidik.
Chalik meminta kepolisian mendalami sejumlah hal, mulai dari identitas dan kapasitas hukum investor yang disebut dalam dokumen, asal-usul serta keaslian Bukti P-5, hingga ada atau tidaknya penyerahan dana kepada Sally Chandra.
Selain itu, penyidik juga diminta menelusuri bukti transaksi keuangan, dasar perhitungan penalti 100 kali lipat, serta alasan dokumen tersebut sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya dicabut dalam persidangan.
“Kami tidak ingin membuat kesimpulan sendiri. Biarkan penyidik menguji seluruh dokumen, menelusuri transaksi keuangan, meminta keterangan pihak-pihak terkait, dan menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana. Yang terpenting, semua harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Empat Laporan Polisi Terkait Persoalan yang Sama
Dengan diterimanya laporan terbaru tersebut, Chalik menyebut kini terdapat empat laporan polisi yang berkaitan dengan rangkaian persoalan tersebut.
Keempat laporan itu masing-masing tercatat dengan nomor LP/B/1319/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026, LP/B/1431/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026, LP/B/2914/X/2026 tertanggal 3 Oktober 2026, dan LP/B/3368/XI/2026 tertanggal 15 November 2026.
Adapun dugaan tindak pidana yang dimohonkan untuk diperiksa berkaitan dengan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Chalik menegaskan, penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
Ia berharap Polres Metro Jakarta Pusat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut pencabutan satu alat bukti dalam persidangan, tetapi juga berkaitan dengan kebenaran informasi mengenai investor, transaksi pendanaan, serta dasar pengenaan penalti miliaran rupiah.
“Publik berhak mendapatkan kejelasan. Apakah investor tersebut benar-benar ada? Apakah dana benar-benar pernah diserahkan? Dan apakah klaim penalti 100 kali lipat senilai Rp5,56 miliar memiliki dasar transaksi serta hubungan hukum yang dapat dibuktikan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui proses pemeriksaan yang objektif,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Sally Chandra maupun kuasa hukumnya mengenai laporan polisi dan dugaan penggunaan surat palsu yang disampaikan pihak pelapor.
Proses hukum selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai asal-usul, keaslian, dan penggunaan dokumen Bukti P-5 tersebut. (Ramdhani)











































