JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Persidangan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi sorotan setelah kuasa hukum Penggugat, Sally Chandra dari Toko Arwana Supernova, Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom., M.H., mencabut alat bukti P-5 berupa Surat Perjanjian Investor tertanggal 10 April 2026.
Pencabutan dokumen tersebut dipersoalkan kuasa hukum Tergugat I, James Tono, yakni Ir. Soegiharto Santoso, S.H. atau yang akrab disapa Hoky, dari Mustika Raja Law Office.
Pasalnya, dokumen tersebut sebelumnya disebut menjadi salah satu dasar penting dalam gugatan, terutama berkaitan dengan klausul penalti 100 kali lipat yang digunakan dalam perhitungan tuntutan kerugian sebesar Rp5.565.315.000.
Pencabutan Bukti P-5 disampaikan Andi Widiatno dalam persidangan Kamis (12/11/2026). Padahal, dalam persidangan sebelumnya, keberadaan dokumen tersebut sempat dipersoalkan karena disebut masih dicari setelah diduga hilang atau terselip.
Hoky menilai terdapat perubahan sikap yang perlu mendapat perhatian majelis hakim, mengingat dokumen tersebut sebelumnya dikaitkan dengan dasar perhitungan tuntutan terhadap kliennya.
“Ini menjadi pertanyaan karena sebelumnya dokumen perjanjian tersebut disebut masih dicari karena hilang atau terselip. Namun, dalam persidangan berikutnya, kuasa hukum Penggugat justru menyatakan mencabut Bukti P-5. Ini kontradiktif,” ujar Hoky.
Menurut dia, pencabutan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pembuktian tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat.
“Kalau perjanjian yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menuntut penalti 100 kali lipat sekarang dicabut dari alat bukti, lalu apa alas hukum sebagai dasar perhitungan tuntutan Rp5,56 miliar kepada klien kami,” tegasnya.
Pemeriksaan 10 Saksi Dibatalkan
Persidangan juga diwarnai pembatalan rencana pemeriksaan 10 orang saksi yang menurut pihak Tergugat I telah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kuasa hukum Penggugat, Andi Widiatno, disebut menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi dibatalkan karena pihaknya berencana mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Langkah tersebut turut dipertanyakan Hoky. Dia menilai pembatalan pemeriksaan saksi yang terjadi bersamaan dengan pencabutan Bukti P-5 perlu dicermati majelis hakim.
“Kami berharap Majelis Hakim mencermati persoalan ini secara objektif, terutama pencabutan dokumen dan pembatalan saksi. Jangan sampai proses peradilan justru terkesan dipermainkan,” ujarnya.
Kuasa Hukum Soroti Insiden dengan Wartawan
Di luar persoalan pembuktian, Hoky juga menyoroti insiden antara Andi Widiatno dan sejumlah wartawan yang tengah meliput jalannya persidangan.
Menurut Hoky, Andi sempat menyampaikan pernyataan bernada ancaman akan memperkarakan wartawan. Selain itu, Andi disebut mengambil gambar wartawan menggunakan kamera telepon seluler dari tempat duduknya sebagai kuasa hukum Penggugat.
Hoky menyayangkan sikap tersebut karena wartawan menjalankan tugas jurnalistik untuk meliput proses persidangan.
“Ruang sidang bukan tempat untuk mengintimidasi wartawan. Jika ada keberatan terhadap aktivitas peliputan, silakan disampaikan kepada Majelis Hakim dan ikuti tata tertib persidangan. Jangan mengancam akan memperkarakan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” katanya.
Dia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan seluruh pihak terhadap tata tertib persidangan, termasuk ketentuan pengambilan foto dan rekaman di ruang sidang sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 6 Tahun 2020.
Menurutnya, aturan tersebut harus dihormati semua pihak, baik advokat maupun wartawan, dengan tetap memperhatikan kewenangan hakim dalam mengatur jalannya persidangan.
Enam Kreditur Percayakan Pendampingan Hukum
Hoky menjelaskan, perkara tersebut merupakan bagian dari rangkaian persoalan yang melibatkan 29 kreditur atau 29 toko komputer di kawasan Mangga Dua.
Dia menyebut, pendampingan hukum yang awalnya diberikan oleh satu orang kini berkembang menjadi enam orang, yakni James Tono, Herman Kisto, Gunawan, Theresia Avilia Warti, Juwandi Sulianto, dan Sekar Winarsih.
Keenam orang tersebut telah mempercayakan penanganan dan pendampingan hukum kepada Hoky melalui Mustika Raja Law Office.
Dalam rangkaian persoalan tersebut, menurut Hoky, telah terdapat tiga laporan polisi yang diajukan ke Polres Metro Jakarta Pusat, yakni:
- LP/B/1319/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Mei 2026.
- LP/B/1431/V/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 18 Mei 2026.
- LP/B/2914/X/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, tertanggal 3 Oktober 2026.
Hoky mengimbau pihak-pihak yang merasa dirugikan agar tidak ragu memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Dia juga mengajak masyarakat untuk mengikuti proses persidangan sebagai bentuk partisipasi dalam mengawal penegakan hukum.
Sidang Dilanjutkan 19 November 2026
Adapun sidang lanjutan perkara Nomor 279/Pdt.G/2026/PN.Jkt.Pst. dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) pukul 15.30 WIB di Ruang Sarwata, Lantai 3, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Perkara tersebut merupakan gugatan Sally Chandra terhadap James Tono dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).
“Jangan takut memperjuangkan hak. Hukum bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati dan ditaati. Setiap orang yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tutup Hoky.
Sementara itu, pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pihak kuasa hukum Tergugat I. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Sally Chandra, Andi Widiatno Hummerson, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan agar informasi mengenai jalannya persidangan dapat disampaikan secara berimbang. (Ramdhani)
