
PALEMBANG, DETEKSIJAYA.COM – Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., memberikan pembekalan kepada 400 jaksa dalam Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (17/11/2026).
Pelatihan yang berlangsung pada 16–20 November 2026 tersebut diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bersama Jampidum melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis dan Fungsional.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi dan kesiapan jaksa dalam memahami serta menerapkan ketentuan baru dalam sistem hukum pidana nasional, terutama menyusul pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.
Dalam pembekalannya, Fri Hartono menekankan bahwa pembaruan hukum pidana tidak boleh dipahami sebatas perubahan pasal maupun prosedur. Para jaksa harus menguasai filosofi, tujuan, dan implikasi penerapan regulasi baru agar penegakan hukum berjalan profesional, proporsional, dan berkeadilan.
“Pelatihan ini bukan sekadar forum untuk mempelajari pasal demi pasal. Pelatihan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membahas persoalan yang mungkin muncul dalam praktik, serta membangun kesiapan jaksa menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana,” ujar Fri.
Ia menjelaskan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan mendasar terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.
KUHAP Baru Perkuat Koordinasi Penyidikan dan Penuntutan
Salah satu materi penting yang disampaikan Fri Hartono adalah penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam KUHAP baru.
Menurutnya, koordinasi harus dilakukan sejak awal penanganan perkara, termasuk dalam memastikan kelengkapan formal dan material berkas perkara. Dengan demikian, potensi kekurangan dalam proses penyidikan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih awal.
KUHAP baru juga mengatur kategori penyidik yang meliputi penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta penyidik tertentu yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.
Selain koordinasi, Fri turut mengulas penguatan pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggunaan rekaman pemeriksaan, pencatatan keberatan dari advokat atau pemberi bantuan hukum, serta perluasan mekanisme praperadilan sesuai ketentuan undang-undang.
Pengaturan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum.
Keadilan Restoratif dan Plea Bargain Jadi Perhatian
Dalam materi lainnya, Fri Hartono mengulas perubahan paradigma penuntutan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman atau pembalasan.
Pembaruan hukum pidana nasional mendorong pendekatan yang lebih berimbang dengan memperhatikan kepentingan korban, pemulihan kerugian, perlindungan masyarakat, serta pencegahan pengulangan tindak pidana.
Hal tersebut tercermin dalam penguatan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan dan penyelesaian konflik dengan tetap memenuhi persyaratan hukum.
Selain itu, KUHAP baru juga mengatur mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain. Melalui mekanisme ini, terdakwa dapat mengakui perbuatannya dan bekerja sama dalam proses pemeriksaan dengan konsekuensi hukum berupa kemungkinan keringanan pidana sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Fri menekankan bahwa penerapan mekanisme tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, kecukupan pembuktian, serta perlindungan hak-hak para pihak.
Pemidanaan Tidak Hanya Berorientasi pada Pembalasan
Fri juga menjelaskan perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional. Berdasarkan Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga mencegah tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat.
Di sisi lain, KUHP Nasional turut mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dengan tetap memperhatikan batasan dan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Perubahan tersebut menuntut jaksa untuk memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aspek hukum sekaligus mempertimbangkan konteks sosial dan rasa keadilan masyarakat.
Materi pembekalan juga mencakup pengaturan penghentian penyidikan, penggunaan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI), serta penguatan pembuktian ilmiah melalui dukungan laboratorium forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan digital forensik.
400 Jaksa Disiapkan Hadapi Pembaruan Hukum
Pelatihan di Sentra Diklat Palembang merupakan bagian kelima dari rangkaian Sentra Diklat Tahun 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Medan, Surabaya, Semarang, dan Bandung.
Sebanyak 400 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari unsur Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan jaksa dari wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah akademisi, praktisi hukum, hakim tinggi, serta pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai pemateri.
Di antaranya Dr. Rossi Passarella, Dr. Ahmad Heryanto, Dr. Artha Febriansyah, Dr. Henny Yuningsih, Dr. Hamonangan Albariansyah, Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, dan Neisa Angrum Adisti dari Universitas Sriwijaya.
Turut hadir Aspidsus Kejati Sumsel Tengku Firdaus, Asintel Kejati Sumsel Dr. MHD. Fatria, Aspidum Kejati Sumsel Agustinus Octavinus Mangotan, Asdatun Kejati Sumsel Tri Joko, serta sejumlah pejabat Kejati Sumsel dan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang.
Melalui pelatihan tersebut, Fri berharap para peserta tidak hanya memahami perubahan regulasi, tetapi juga mampu menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan sejawat di satuan kerja masing-masing.
Menurutnya, kesamaan pemahaman menjadi kunci agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Penguatan kompetensi, integritas, dan profesionalitas jaksa diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih adaptif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keadilan substantif.
Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional tidak berhenti pada perubahan regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat. (Ramdhani)












































