Jakarta, DETEKSIJAYA.COM– Mahkamah Agung (MA) kembali menorehkan prestasi dengan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan MA dalam menyelesaikan disparitas data pegawai dalam acara bertajuk ‘Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat’ yang digelar pada Kamis, 26 September 2024 di Novotel Jakarta Mangga Dua Square.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, SKom, MSi, kepada Kepala Biro Kepegawaian MA, Sahlanudin, SAg, SH, MH. Sahlanudin menyatakan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan dan mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Mahkamah Agung, serta bimbingan dan arahan dari pimpinan lembaga tersebut.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga bagi seluruh tim di Mahkamah Agung, termasuk pejabat sebelumnya yang turut membangun fondasi. Ini adalah hasil kerja bersama,” ungkap Sahlanudin dalam pidatonya.
Dalam kesempatan tersebut, Sahlanudin juga menyoroti upaya Mahkamah Agung dalam mendorong digitalisasi kepegawaian. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian serta menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan kebijakan di bidang tersebut.
“Ke depan, kami menargetkan digitalisasi di bidang kepegawaian untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data. Ini akan menjadi bahan yang penting dalam pengambilan keputusan strategis di masa depan,” tambahnya.
Sahlanudin berharap penghargaan dari BKN ini dapat menjadi motivasi bagi MA untuk terus berinovasi dan memperbaiki sistem layanan kepegawaian. “Penghargaan ini adalah hasil semangat untuk terus memperbaiki diri dan melanjutkan hal-hal baik yang telah dicapai. Bersama, kita bisa,” tutupnya.
Acara ini merupakan bagian dari upaya BKN dalam mendorong instansi pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas data pegawai dan mempercepat penyelesaian masalah disparitas data, yang selama ini menjadi tantangan di banyak lembaga pemerintahan.
Mahkamah Agung, dengan pencapaiannya ini, semakin menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang baik, efektif, dan modern. (Ramdhani)
