JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Kejaksaan Republik Indonesia mulai merumuskan tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk mendukung pelaksanaan tugas intelijen dan penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pedoman yang menjamin akuntabilitas, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap hukum.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” yang diselenggarakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang digelar secara hybrid tersebut merupakan bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026. Gagasan ini diprakarsai Direktur V pada JAM Intel, Dr. Bima Suprayoga.
Dalam sambutan JAM Intel Reda Manthovani yang dibacakan Plt. Sekretaris JAM Intel Sarjono Turin, ditegaskan bahwa pemanfaatan AI telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis data.
“Pemanfaatan kecerdasan artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” ujar Reda dalam sambutan tertulisnya.
Menurut Reda, pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem merupakan kebutuhan strategis organisasi yang sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden, khususnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Di lingkungan Kejaksaan, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi pekerjaan administrasi, menganalisis data dalam jumlah besar (big data), serta mendukung pengambilan keputusan. Teknologi tersebut juga berpotensi mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, hingga pelaporan intelijen.
Meski demikian, Reda mengingatkan bahwa penggunaan AI dalam sektor penegakan hukum memiliki risiko yang tidak dapat diabaikan. Hal itu karena setiap proses penegakan hukum berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum.
Sejumlah risiko yang perlu diantisipasi antara lain manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.
Karena itu, belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan harus menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan sejak dini melalui pedoman tata kelola dan mitigasi risiko.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” kata Reda.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan AI tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel Kejaksaan. Teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan (decision support system), bukan pengganti pertimbangan dan tanggung jawab manusia.
Dengan demikian, setiap hasil analisis yang dihasilkan AI tetap harus melalui proses verifikasi oleh personel yang berwenang.
Reda menambahkan, personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administratif, etik, perdata, dan/atau pidana.
Untuk memperkuat kerangka pengawasan, Reda meminta seluruh peserta FGD memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman tata kelola sekaligus kurikulum literasi digital bagi personel Kejaksaan.
Penyusunan kebijakan tersebut juga diharapkan melibatkan sinergi lintas lembaga, antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Melalui FGD ini, Kejaksaan berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat menghasilkan tata kelola pemanfaatan AI yang bijak, aman, dan akuntabel. Dengan demikian, transformasi digital dapat memperkuat kualitas penegakan hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Said Mirza Pahlevi, serta Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU.
Hadir pula Direktur I hingga Direktur V pada JAM Intel, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, jajaran koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan JAM Intel, Asisten Intelijen Kejati Daerah Khusus Jakarta, serta para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) se-Jabodetabek.
Sementara itu, Asisten Intelijen lainnya, para Kasi V, Kajari, Kasi Intel, dan Kacabjari dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut secara daring melalui Zoom Meeting. (Ramdhani)
