TEBING TINGGI, DETEKSIJAYA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi menetapkan dua tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan operasional pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.
Penetapan tersangka diumumkan pada Selasa (21/4/2026), di Kantor Kejari Tebing Tinggi, setelah tim penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Kepala Kejari Tebing Tinggi, Anthony Nainggolan, menjelaskan bahwa dua tersangka tersebut yakni M selaku Bendahara Pengeluaran DLH dan MHA selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sekaligus Pengguna Anggaran tahun 2024.
“Selain kedua tersangka tersebut, sebelumnya penyidik juga telah menetapkan ZH sebagai tersangka pada 9 Desember 2025,” ujar Anthony didampingi Kasi Pidsus Danang Dermawan dan Kasi Intel Sai Sintong Purba.
Modus Manipulasi Struk BBM
Dalam penyidikan terungkap, anggaran sebesar Rp1,42 miliar yang dialokasikan untuk belanja pemeliharaan kendaraan operasional digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan persampahan.
Namun dalam praktiknya, para tersangka diduga melakukan manipulasi bukti pertanggungjawaban. Tersangka M disebut membuat struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.
Sementara itu, tersangka MHA diduga mengetahui sekaligus memerintahkan penggunaan dokumen tidak sah tersebut untuk keperluan pencairan anggaran.
“Dokumen seperti SPP, SPM, hingga SP2D disesuaikan dengan struk fiktif sehingga menyebabkan pengeluaran keuangan negara yang tidak semestinya,” jelas Anthony.
Kerugian Negara Rp863 Juta
Berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Sumatera Utara, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp863.016.444.
Dalam proses penyidikan, tim jaksa telah memeriksa sebanyak 50 orang saksi serta tiga orang ahli, dan juga melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti.
Dijerat Pasal Korupsi dan KUHP Baru
Para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Adapun pasal yang disangkakan antara lain Pasal 603 atau Pasal 604 KUHP juncto Pasal 20, serta dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini secara profesional dan transparan,” pungkas Anthony. (Ramdhani)
