JAKARTA, DETEKSIJAYA.COM – Sengketa kerja sama pelaksanaan proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Bekasi antara Ir. Arief Ismunandar dan Dalbir Raj Singh berlanjut ke tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Kedua pihak sama-sama menempuh upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Sebelumnya, PN Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 899/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tertanggal 27 Agustus 2026 menyatakan Dalbir Raj Singh melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Perjanjian Kerja Sama tertanggal 22 Agustus 2024.
Dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum Dalbir membayar kewajiban pokok sebesar Rp48.827.121 dan bagian keuntungan proyek sebesar Rp219.921.480 kepada Arief Ismunandar.
Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi tuntutan Arief. Pihak Arief menilai nilai kewajiban pokok yang ditetapkan majelis hakim belum mencerminkan keseluruhan perhitungan pembiayaan dan rekonsiliasi sebagaimana telah disampaikan melalui gugatan serta pembuktian di persidangan.
Atas dasar itu, Arief melalui kuasa hukumnya, Nurul Huda, S.H., mengajukan banding untuk meminta pemeriksaan kembali terhadap pertimbangan dan penilaian hukum dalam putusan tingkat pertama.
Nurul Huda menjelaskan, dalam Memori Banding yang telah diajukan, pihaknya tetap mempertahankan tuntutan kewajiban pokok sebesar Rp707.793.831.
“Pengajuan banding ini bukan semata-mata persoalan perbedaan nominal pembayaran, tetapi menyangkut bagaimana suatu kewajiban hukum dinilai berdasarkan perjanjian, fakta pelaksanaan pekerjaan, dan alat bukti yang telah diajukan. Kami berharap seluruh aspek tersebut memperoleh pertimbangan yang utuh dan berimbang pada tingkat banding,” ujar Nurul Huda, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, upaya banding merupakan hak hukum para pihak ketika terdapat bagian putusan yang dinilai belum memberikan penyelesaian sebagaimana diharapkan berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan dalam persidangan.
Di sisi lain, Dalbir Raj Singh juga mengajukan banding terhadap putusan yang sama. Dengan demikian, kedua pihak saat ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi hukum masing-masing kepada majelis hakim tingkat banding.
Nurul Huda menegaskan, pihaknya menghormati proses peradilan dan berharap PT Jakarta dapat memeriksa perkara tersebut secara independen, profesional, serta berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang tersedia.
“Kami percaya bahwa pengadilan merupakan tempat terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang sah. Karena itu, kami berharap Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa perkara ini dengan penuh kecermatan, menjaga independensi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum,” katanya.
Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai perkembangan proses peradilan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
Meski demikian, Nurul mengingatkan bahwa penilaian terhadap perkara sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
“Pada prinsipnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan suatu perkara yang menjadi perhatian publik. Namun, penilaian dan keputusan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan hukum dan alat bukti. Kami menghormati kewenangan tersebut,” tambahnya.
Pihak Arief berharap pemeriksaan di tingkat banding dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap hubungan hukum para pihak, pelaksanaan perjanjian kerja sama, serta perhitungan kewajiban pembayaran yang masih dipersoalkan.
Hingga saat ini, sengketa tersebut masih dalam proses pemeriksaan banding. Oleh karena itu, putusan PN Jakarta Pusat belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Redaksi membuka ruang bagi Dalbir Raj Singh maupun kuasa hukumnya untuk menyampaikan tanggapan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. (Ramdhani)
